Idrus menyebut hal itu menjadi keputusan dari rapat yang digelar pimpinan partai yang tergabung di koalisi tersebut pada Rabu 28 Oktober 2015.

Sekjen Partai Golkar ini mengatakan, KMP berpendapat dari 24 penerima PMN hampir semua harus dipangkas. Alasannya, di samping tidak prorakyat, tahun lalu PMN juga belum semuanya terserap.

"Sehingga, sangat tidak logis itu masih dicantumkan (di RAPBN 2016)," kata Idrus kepada wartawan, Kamis (29/10/2015).

Menurutnya, ada satu PMN yang dianggap KMP masih memungkinkan untuk dikucurkan. "Kecuali, satu itu Askrindo (persero). Perhitungannya kalau itu diberikan PMN Rp500 miliar itu maka bisa memberikan asuransi Rp5 triliun," katanya.

Lebih lanjut Idrus mengatakan, KMP menilai PMN di RAPBN 2016 tidak prorakyat. Penilaian tersebut menjadi salah satu alasan KMP meminta agar PMN untuk BUMN dipangkas.

Menurutnya, Kementerian BUMN yang dinakhodai Rini Soemarno tidak prorakyat. "Kalau soal itu jangankan kita, saya kira anak kecil saja sudah tahu kalau itu tidak prorakyat," kata Idrus.

Dirinya mengatakan, tahun lalu PMN juga belum semua terserap, sehingga sangat tidak logis masih dicantumkan di RAPBN 2016. Kesepakatan itu katanya diambil oleh para petinggi partai politik yang tergabung dalam KMP.

"Dan hampir semua berpandangan sama kalau RAPBN ini terlalu besar sehingga harus dipangkas. Kita juga melihat itu tidak prorakyat dan meningkatkan kesejahteraan rakyat sehingga harus dipangkas PMN," pungkasnya.