"Kita harus carikan solusi konkrit baik dana bansos maupun dana hibah. Diputus saja tidak perlu disalurkan. Lebih baik dijadikan saja ke dana pembangunan desentralisasi di daerah," kata Siti di Cikini Jakarta Pusat, Sabtu (14/11/2015).

Menurutnya, sejak diterapkan konsep otononi daerah, sangat sedikit daerah yang memiliki praktik yang baik dari penerapanya kebijakan berbasis desentralisasi ini.

"Kita bisa lihat pada postur APBD daerah tersebut. Sebagaian besar daerah di APBDnya memiliki persentase pelayanan publik lebih kecil dibanding belanja di dana rutin," katanya.

Sehingga, lanjut Siti, dana hibah dan bansos sudah selayaknya dihentikan dan dialihakan ke dana pembangunan atau dana untuk pelayanan publik ini.

"Dana hibah bansos yang menyebabkan bencana ini, sudahlah enough is enough. Sebaiknya diarahkan ke dana yang memberikan solusi yang lebih bisa dipertanggungjawabkan kepada dana pelayanan publik," paparnya.

Siti menambahkan tiga elemen pemerintahan yakni birokrasi, politik dan hukum saling berselingkuh dalam polemik dana bansos ini.

"Mereka memakai kosep TST (tau sama tau) hal ini tidak bisa dicarikan terapi apapun. Sebaiknya, segera kita alihkan dana bansos ini kepada dana yang lebih mulia untuk pendidikan, kesehatan, dan lainya," pungkasnya.