Reshuffle Bukti Spekulasi Jokowi di 10 Bulan Pertama
Rabu, 12 Agu 2015 15:57
JAKARTA-Selang 10 bulan setelah menjabat sebagai pemimpin negara, Presiden Joko Widodo (Jokowi) akhirnya melakukan kocok ulang menteri pada jajaran Kabinet Kerja.
Berbeda dengan rezim sebelumnya, di periode pertama memimpin, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) baru melakukan reshuffle, usai menjabat selama 14 bulan menjabat.
Kala itu, pada 5 Desember 2005, SBY mengocok ulang enam menterinya, yakni Boediono menggantikan Aburizal Bakrie sebagai Menteri Koordinator Perekonomian, lalu Aburizal Bakrie menggantikan Alwi Shihab sebagai Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat, dan mengangkat Fahmi Idris Andung Nitimiharja sebagai Menteri Perindustrian.
SBY juga mengangkat Erman Soeparno menggantikan Fahmi Idris sebagai Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Lalu Paskah Suzetta menggantikan Sri Mulyani Indrawati sebagai Menteri Negara Kepala Bappenas. Terakhir, Sri Mulyani Indrawati didapuk sebagai Menteri Keuangan menggantikan Jusuf Anwar.
Lalu pada 7 Mei 2007, SBY juga me-reshuffle delapan menteri. Di antaranya, Jusman Syafii Djamal menggantikan Hatta Rajasa sebagai Menteri Perhubungan, kemudian Hatta Rajasa digeser menjadi Menteri Sekretaris Negara menggantikan Yusril Ihza Mahendra.
Kemudian Andi Mattalata diangkat sebagai Menteri Hukum dan HAM menggantikan Hamid Awaludin, lalu Lukman Edy diangkat sebagai Menteri Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal menggantikan Saifullah Yusuf.
Menteri Komunikasi dan Informatika diisi oleh Muhammad Nuh. Sofyan Djalil digeser menjadi Menteri BUMN. Mardiyanto diangkat sebagai Menteri Dalam Negeri menggantikan Widodo Adi Sutjipto.
Sementara pada periode kedua mejabat sebagai RI-1, SBY juga dua kali melalukan reshuffle, yakni 17 Oktober 2011 terhadap lima kementerian dan satu menteri diganti pada 15 Januari 2013.
Namun, pengamat politik dari Lingkar Madani Indonesia (Lima), Ray Rangkuti menilai, upaya kocok ulang kabinet tidak bisa dilihat dari rentang waktu kepemimpinan. Pasalnya, tiap pemimpin memiliki harapan serta konteks era yang berbeda.
"Tidak bisa dibandingkan, karena beda harapan dan beda orang," ujar Ray kepada Okezone, Rabu (12//8/2015).
Meski demikian, ia menganggap perombakan yang dilakukan siang tadi terhadap lima menteri serta Sekretaris Kabinet, merupakan bukti bahwa selama 10 bulan memimpin, mantan Gubernur DKI itu melakukan spekulasi.
Terlebih posisi Jokowi yang berada berbagai kepentingan. "Sebelumnya lebih spekulasi, mencari titik keseimbangan," imbuhnya.
Ray lantas memprediksi ke depannya, di mana Jokowi bakal kembali melakukan kocok ulang kabinetnya.
"Bakal ada (reshuffle) lagi. Ini bukan terakhir, karena yang mestinya dirombak itu pada tataran birokrasi, seperti Menteri Yuddy (Chrisnandi, Menteri PAN-RB)," pungkasnya.
Kemendes PDT dan FAO Gelar Pelatihan Perkuat Tata Kelola Sistem Pangan Berkelanjutan
JAKARTAâ€" Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT), bekerja sama dengan Organisasi Pangan dan Pertanian Perserikatan Bangsa-Bangsa (FAO), hari ini meluncurkan program pelatih
Spesialis Curanmor Dibekuk Polsek Ukui, Dadung Beraksi Dua Kali dengan Komplotan Berbeda
PELALAWAN â€" Unit Reskrim Polsek Ukui berhasil membongkar dua kasus pencurian sepeda motor (curanmor) yang terjadi di wilayah Kecamatan Ukui. Dari pengungkapan tersebut, polisi menangkap pelaku utama
LPSK Bentuk Tim Pengawal Kasus Kematian Dokter Icha
JAKARTA - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) mengerahkan tim untuk mengawal kasus kematian Dokter Eliza Princila Utami Pakaenoni alias dr Icha. Hal itu dilakukan untuk mendalami perkara yang
Dipercaya 23,3 Juta Pengusaha Ultra Mikro, Ini Rahasia Tata Kelola PNM dari Hulu ke Hilir
Survei lembaga riset independen INDEKSTAT 2025 mencatat pendapatan bersih nasabah PNM Mekaar meningkat dari Rp2,02 juta menjadi Rp2,90 juta per bulan, atau bertambah sekitar Rp875 ribu setiap bulan, d
OJK Serius Tanggapi Peringatan MSCI Terkait Risiko ke Frontier Market
Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menegaskan keseriusan merespons peringatan lembaga indeks global MSCI terkait potensi penurunan status pasar modal Indonesia dari emerging market menjadi frontie