Selasa, 30 Jun 2026

Romo Benny: Rezim Jokowi Otoriter!

Senin, 10 Agu 2015 16:29
Antara
Presiden Jokowi
JAKARTA-Aktivis dan budayawan Romo Benny Susetyo mengkritik keras pemerintah yang bersikukuh memasukkan pasal penghinaan terhadap Presiden dalam draf revisi Undang-Undang KUHP.

Menurutnya, rezim Jokowi jika pasal penghinaan presiden kembali dihidupkan.

"Ini termasuk rezim otoriter karena bisa kita lihat kalau otoriter kan tidak boleh ada kritikan semua pemberitaan harus baik tidak boleh kritik," ungkap Romo Benny dalam sebuah diskusi di Jalan Raden Saleh, Jakarta Pusat, Senin (10/8/2015).

Kata dia, pasal penghinaan Presiden melanggar logika demokrasi, karena demokrasi berasal dari rakyat di mana publik berhak mengkritik kinerja pemerintahan apabila tidak bagus dan buruk.

"Demokrasi ini kan berasal dari rakyat, jadi wajar kalau pemerintahan tidak bagus lalu dikritik. Jangan nantinya malah mematikan publik untuk berekspresi," tutupnya.

(okezone.com)
nasional
Berita Terkait
  • Selasa, 30 Jun 2026 14:58

    Perindo Gelar Gerakan Pangan Murah di Kendari, Ratusan Warga Antusias Berburu Sembako

    KENDARI â€" Ratusan warga memadati pelataran Eks MTQ Kendari, Sulawesi Tenggara, untuk mengikuti Gerakan Pangan Murah yang digelar DPW Partai Perindo Sulawesi Tenggara, pada Selasa (30/6/2026).Mengusu

  • Selasa, 30 Jun 2026 14:35

    Nadiem Makarim Divonis 10 Tahun Penjara

    Jakarta - Mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim divonis bersalah dalam kasus dugaan korupsi pengadaan Chromebook dan Chrome Device Management (CDM). Hakim menghukum Nadiem dengan pidana penjara."Menya

  • Selasa, 30 Jun 2026 14:33

    Pesan Tri Tito Usai Lantik Ketua TP PKK dan Ketua Tim Pembina Posyandu Jawa Barat

    Ketua Umum Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK), Tri Tito Karnavian melantik Samantha Dewi Erwan Setiawan sebagai Ketua TP PKK sekaligus Ketua Tim Pembina Pos Pelayanan Terpa

  • Selasa, 30 Jun 2026 14:31

    Pajak Marketplace Mulai Diterapkan Juli 2026

    Pemerintah memberikan sinyal bahwa mulai 1 Juli 2026, pedagang yang melakukan transaksi melalui platform marketplace akan mulai menerapkan mekanisme pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).Menteri Ke

  • Selasa, 30 Jun 2026 14:30

    Puan Pimpin Paripurna DPR, Bahas LHP LKPP 2025 Hingga Persetujuan Naturalisasi 2 Pesepakbola

    Ketua DPR RI, Puan Maharani memimpin Rapat Paripurna DPR RI yang ke-22 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025-2026. Ada sejumlah agenda Rapat hari ini, termasuk pengesahan persetujuan pemberian kewargan

    • komentar Pembaca
    berita Terbaru

    Copyright © 2012 - 2026 www.spiritriau.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami Redaksi Pedoman Media Siber Disclaimer Iklan Karir RSS Kontak
    slot hoki slot hoki slot gacor