JAKARTA–Pimpinan DPR dengan Presiden Joko Widodo dikabarkan bakal menggelar pertemuan siang hari ini, Senin (22/2/2016). Pertemuan itu, salah satunya guna membahas rencana revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK.

Pelaksana Harian (Plh) Kepala Biro KPK, Yuyuk Andriati mengatakan, pihaknya berharap pertemuan tersebut melahirkan kesepakatan untuk menolak rencana revisi UU KPK. Menurutnya, suara rakyat yang menentang revisi UU KPK haruslah didengarkan.

"Semua (harus) mendengar suara rakyat yang menolak revisi UU KPK. KPK sebagai pelaksana menilai UU yang ada masih memadai. Jadi digunakan saja dulu yang sekarang," ujar Yuyuk saat dikonfirmasi, Senin (22/2/2016).

Menurut, alangkah lebih baiknya, legislatif dan eksekutif membuat peraturan yang lebih dibutuhkan lembaga antirasuah ini untuk menunjang kerja pemberantasan korupsi.

"Buat UU yang diperlukan untuk mendukung kerja KPK dalam pemberantasan korupsi, salah satunya UU Perampasan Aset," tukasnya.

Seperti diketahui, upaya Revisi UU KPK terus bergulir di DPR. Ada tujuh Fraksi, yakni PDIP, Hanura, Nasdem, PKB, Golkar, PAN, dan PPP yang mendukung revisi. Sedangkan tiga Fraksi, yakni Gerindra, Demokrat dan PKS bersikukuh menolak Revisi UU KPK.