Semua Menteri yang Merepotkan Presiden Harus Diganti
Minggu, 13 Des 2015 12:42
JAKARTA - Kegaduhan politik terus terjadi di era pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK). Bergulirnya isu terkait kisruh rekaman dugaan pemufakatan jahat perpanjangan kontrak PT Freeport Indonesia semakin membuat negeri ini sibuk dalam kegaduhan.
Pengamat politik dari Universitas Paramadina, Hendri Satrio, mencatat, sepanjang sejarah berdirinya negara Indonesia, Presiden Jokowi merupakan Kepala Negara yang paling direpotkan oleh kelakuan para pembantunya di kabinet yang dibentuk dirinya sendiri.
"Sudirman Said itu Menteri ESDM tapi dia membuat kegaduahan soal isi rekaman 'papa minta saham'. Sehingga Presiden harus turun tangan membereskannya. Terus pada saat beliau (Presiden) malah Menko Polhukan Luhut Binsar Panjaitan juga latah ikut-ikutan marah, padahal sebelumnya tidak terlalu reaktif. Sebenarnya kerjaan menteri itu apa?," terang Hendri kepada Okezone di Jakarta, Minggu (13/12/2015).
Hendri menilai, di tahun kedua dengan dilakukannya reshuffle pertama oleh Presiden Jokowi, sebenarnya telah membuat mantan Gubernur DKI Jakarta itu lebih percaya diri dalam menjalankan pemerintahannya.
"Oleh karenanya, kegaduhan-kegaduhan politik ini harus dihentikan oleh Jokowi. Presiden harus segera melakukan reshuffle jilid dua. Semua menteri yang merepotkan Presiden harus diganti," tegas Hendri.
Lebih lanjut ia mengatakan, sidang Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR harus segera diselesaikan. Sebab, hal itu hanya akan membuat pihak PT Freeport tertawa lebar lantaran berhasil membuat kegaduhan politik di negeri ini.
"MKD ini jangan bertele-tele karena sidang MKD ini di ditertawakan oleh Freeport. Dia berhasil membuat gaduh dan ikut membawa menteri. MKD juga harus mampu membongkar mafia di Kementerian ESDM segera itu panggil Riza Chalid," tuntasnya.
PWI Pusat Gelar Takziah dan Doa Bersama, Sekjen Zulmansyah Sekedang Dikenang Sosok Total dan Berdedikasi
Jakarta-Ketua Umum PWI Pusat, Akhmad Munir, mengenang Sekjen PWI Pusat, almarhum Zulmansyah Sekedang sebagai sosok yang tidak hanya berdedikasi tinggi, tetapi juga mendapatkan penghormatan luas dari b
Dewan Pers Gelar Diskusi Kasus Magdalene.id, SMSI Dorong Penguatan Mekanisme Sengketa Jurnalistik
JAKARTA-Dewan Pers menggelar diskusi bertajuk “Membaca Kasus Magdalene.id dari Kacamata Pers” di Gedung Dewan Pers, Jakarta Pusat, Senin (13/4/2026). Kegiatan ini menjadi forum strategis untuk mem
Aklamasi, Purnomo Yusgiantoro Nahkodai DPP IKAL Lemhannas
Jakarta-Prof Dr Ir Purnomo Yusgiantoro MSc MA PhD IPU terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum DPP Ikatan Keluarga Alumni Lembaga Ketahanan Nasional (IKAL Lemhannas) periode 2025-2030.Menteri Perta
Kemenhan Fasilitasi Retret Bela Negara 200 Wartawan Sambut HPN 2026
JAKARTA-Kementerian Pertahanan RI bersama Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat menyiapkan retret khusus wartawan di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah, pada akhir Januari atau awal Febr
Dukung Kelancaran Operasi Hulu Migas, 13 Sertipikat Hak Pakai Lahan WK Rokan Diserahkan kepada PHR
Jakarta-PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) Regional 1 " Sumatra kembali menerima Sertipikat Hak Pakai (SHP) atas Barang Milik Negara (BMN) berupa tanah hulu migas di Wilayah Kerja (WK) Rokan, Provinsi Ri