JAKARTA - Sidang perdana praperadilan mantan Ketum PPP Romahurmuziy (Rommy) ditunda. Sidang ditunda karena KPK, selaku tergugat, mengaku masih mengumpulkan bukti-bukti.

Sidang perdana praperadilan Rommy dibuka hakim Agus Widodo di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel), Jalan Ampera Raya, Senin (22/4/2019).

Dalam persidangan, Rommy diwakili oleh pengacaranya, Maqdir Ismail. Sementara perwakilan KPK tidak hadir.

KPK meminta majelis hakim menunda persidangan melalui surat yang dikirim ke PN Jaksel. Dalam persidangan majelis hakim sempat menunjukkan surat tersebut ke pengacara Rommy.

"Ada surat dari pemohon, minta waktu penundaan," kata hakim Widodo.
KPK sendiri meminta majelis hakim menunda persidangan selama 3 minggu. Namun, pengacara Rommy tidak setuju.

Majelis hakim kemudian mengambil 'jalan tengah'. Majelis hakim memuntuskan menunda persidangan selama 2 minggu.

"Kami ambil tengah-tengah, 2 minggu maksimal. Sidang berikutnya tanggal 6 Mei 2019, kepada pemohon hadir," ujar Widodo.

Sebelumnya diberitakan, KPK telah membaca memori gugatan praperadilan Rommy. Rommy mengklaim tidak tahu-menahu soal tas berisi uang dalam operasi tangkap tangan (OTT).
"Secara prinsip kami pandang tidak ada hal yang baru dalam permohonan tersebut. Beberapa di antaranya bahkan kami pandang pemohon tidak memahami secara tepat beda pasal suap dengan pasal tipikor dengan kerugian keuangan negara," kata Kabiro Humas KPK Febri Diansyah di gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta, Jumat (12/4).

Berikut beberapa poin-poin Praperadilan yang diajukan Rommy:

- Tersangka RMY (Romahurmuziy) mengatakan tidak mengetahui tentang adanya tas kertas berisi uang
- Mempermasalahkan penyadapan KPK
- Tersangka RMY (Romahurmuziy) memandang pasal suap tidak bisa digunakan karena tidak ada kerugian negara
- Padahal seharusnya, menurut RMY (Romahurmuziy), KPK hanya bisa memproses kasus dengan kerugian negara Rp 1 miliar lebih
- Mempersoalkan OTT karena RMY (Romahurmuziy) mengklaim tidak mengetahui tas berisi uang
- Penetapan tersangka RMY (Romahurmuziy) tidak didahului penyidikan terlebih dahulu
Rommy sendiri ditetapkan KPK sebagai tersangka karena diduga menerima duit suap dari Kepala Kantor Kemenag Gresik Muhammad Muafaq Wirahadi dan Kakanwil Kemenag Jatim Haris Hasanuddin. Muafaq dan Haris juga ditetapkan KPK sebagai tersangka pemberi suap.

Keduanya diduga memberi suap senilai total Rp 300 juta kepada Rommy. Suap itu, disebut KPK, diberikan agar Rommy membantu proses seleksi jabatan keduanya.

nasional