JAKARTA - Isu deligitimasi pemilu 2019 semakin liar. Bahkan, Amien Rais menyerukan people power bila terjadi kecurangan-kecurangan. Namun, menurut begawan hukum Prof Bagir Manan, hal itu hanya dinamika pemilu.

"Pemilu bukan hal baru, sudah ada sejak tahun 1955," kata Bagir Manan.

Hal itu disampaikan dalam wawancara dengan Direktur Pusako Universitas Andalas, Feri Amsari dan Direktur Puskapsi, Bayu Dwi Anggono sebagaimana dikutip detikcom, Jumat (12/4/2019). Seluruh wawancara ditampilkan dalam vlog PUSaKO FHUA dengan judul 'Ayo Gunakan Hak Pilih, Jangan Delegitimasi Pemilu - Bersama Prof. Bagir Manan'.

"Setiap kali pemilu dilaksanakan ternyata aman tertib damai. Jadi hanya mengulang apa yang sudah biasa dilakukan," ujar mantan Ketua Mahkamah Agung (MA) itu.
Menurut guru besar Universitas Padjadjaran (Unpadj) Bandung itu, deligitimasi bisa dilakukan lewat dua cara yaitu lewat jalur hukum dan jalur politik/sosial.

"Dapat terjadi melalui prosedur hukum, hukumnya yang mendelegitimasi, sampai sekarang nggak mungkin. Deligitmiasi secara politik dan sosial, kalau rakyat kalau nanti kekuatan-kekuatan yang menentukan, tidak bisa menerima," ujarnya.

Proses deligitimasi pemilu dilakukan sebelum dan sesudah pemilu. Deligitimasi sebelum pemilu dapat terjadi dengan cara-cara membuat keadaan sehingga tidak mungkin dilaksanakan pemilu. Sedangkan deligitimasi pasca pemilu, yaitu terkait proses hasil pemilu.

"Saya secara pribadi tidak melihat itu, suatu kenyataan real akan ada seperti itu. Hanya sekadar isu saja. Kita bisa melalui ini dengan baik," kata Bagir menegaskan.
nasional