JAKARTA–Partai Demokrat menjadi salah satu fraksi yang menolak untuk dilakukannya Revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK. Ketua Umum Demokrat, Susilo Bambang Yudhono bahkan sudah mengintruksikan kader di parlemen untuk menolak revisi tersebut.

Juru bicara Demokrat, Ruhut Sitompul mengatakan, agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) tak mengecewakan rakyat yang berdiri di belakangnya, dia harus dengan tegas menolak rencana Revisi UU KPK.

"Pak Jokowi harus sadar beliau kan dibelakangnya rakyat, jangan sampai mengecewakan hati rakyat. Tapi kalau Pak Jokowi mau mengecewakan (rakyat), kita kan tak bisa campuri," ujar Ruhut saat dihubungi Okezone, Senin (22/2/2016).

Ruhut berharap, dengan adanya pertemuan antara Pimpinan DPR dengan Jokowi untuk membahas rencana revisi tersebut, rekan-rekannya bisa menyampaikan bahwa perubahan UU KPK tak perlu dilakukan saat ini.

"Kita adalah wakil rakyat, kalau kita semua sadar, semua rakyat tak setuju revisi. Jadi kita harus mendukung dong (penolakan revisi UU KPK). Karena memang melihat revisi, poin-poin itu melemahkan," tutur Anggota Komisi III DPR itu.

Pria yang akrab disapa Poltak itu pun mengingatkan Menteri Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Luhut Pandjaitan yang tak satu suara dengan pihak istana terkait rencana revisi UU KPK ini.

"Itu kan Pak Luhut, Pak Johan Budi bilang enggak (Presiden Jokowi belum bersikap soal Revisi UU KPK). Saya mohon para pembantu presiden jangan bikin kegaduhan nanti rakyat pusing. Kita tunggu lah pak presiden. Kita hormati beliau," tukasnya. (okezone.com)