Dalam pelaporan yang dilayangkan Sudirman Said kepada MKD soal pencatutan nama Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (Jokowi-JK) terkait perpanjangan kontrak PT Freeport lantaran aduan tersebut mengatasnamakan sebagai Menteri ESDM.

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menegaskan Sudirman Said telah melanggar ketentuan yang ada di MKD karena itu Fahri menunding jika mantan aktivis antikorupsi tersebut tidak paham dengan Undang-Undang (UU) MKD.

"Eksekutif tidak boleh masuk tanpa undangan, dan Sudirman Said datang pagi-pagi (mengadukan ke MKD) tanpa undangan, itu ilegal, dan itu intervensi eksekutif terhadap legislatif. Sudirman Said tidak mengerti undang-undang," ujar Fahri di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (24/11/2015).

Fahri menjelaskan, merujuk pada peraturan tata beracara MKD, pada BAB IV Pasal 5 Ayat (1) yang berbunyi, laporan aduan hanya boleh disampaikan oleh Pimpinan DPR atas aduan Anggota terhadap Anggota. Kemudian, anggota terhadap Pimpinan DPR atau Pimpinan AKD, dan atau. Terakhir, masyarakat secara perseorangan atau kelompok terhadap Anggota, Pimpinan DPR, atau Pimpinan AKD.

Namun, kata dia, aduan yang dilayangkan oleh Sudirman Said menggunakan kop surat dari Menteri ESDM, artinya aduan itu mengatasnamakan pemerintah. Dengan begitu, ungkap Fahri, Sudirman Said bisa dikenakan pidana karena telah melanggar UU MKD.

"Ini orang (Sudirman Said) enggak ngerti hukum, harusnya MKD ini tidak bisa menerima kalau kop surat mengunakan lambang burung garuda, dan ini jelas pidana 10 tahun dan denda Rp800 juta," tegas Fahri.