BOGOR - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyerahkan sepenuhnya persoalan dugaan surat suara Pemilu 2019 tercoblos di Malaysia kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Ia menegaskan kasus tersebut tak ada urusannya dengan pemerintah.

Jokowi mengatakan penyelenggaraan Pemilu merupakan urusan lembaga independen, yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU). Dia menegaskan, tidak ada urusan pemerintah di dalam negeri terkait pelaksanaan pemilu RI di luar negeri.

"Ingat ya, ini urusan Pemilu adalah urusannya KPU yang independen. KPU itu di luar negeri itu namanya PPLN tidak ada yang namanya urusan yang pemerintah di sini, nggak ada. KPU ada PPLN, PPLN menyelenggarakan pemilu di luar negeri. Sudah," terang Jokowi ditemui wartawan usai kampanye di kawasan sirkuit Sentul, Bogor, Jawa Barat, Jumat (12/4/2019).
Jokowi juga menegaskan penyelidikan persoalan surat suara yang tercoblos di Malaysia itu merupakan urusan Bawaslu. Dia menyebut persoalan itu bisa menjadi urusan Polri jika ditemukan unsur pidana.

"Ya seperti yang saya sampaikan ya, itu dicek saja dilakukan investigasi baik oleh Bawaslu baik oleh kepolisian," kata Jokowi.

Selain itu, Jokowi mengatakan jika ditemukan adanya pelanggaran, maka Bawaslu bisa melakukan penindakan. Polri juga diminta bertindak jika ada unsur pidana di kasus ini.

"Kalau ada yang dilanggar Bawaslu bisa menindak, atau kalau ada pidananya ya Polri harus tegas. Polisi harus tegas melakukan tindakan hukum, itu saja," tutur Jokowi.
Sebelumnya, caleg PAN Eggi Sudjana melaporkan soal surat suara tercoblos di Selangor Malaysia ke Bawaslu. Eggi merasa dirugikan atas adanya peristiwa tersebut.

"Persoalan seriusnya saya ke sini adalah sebagai caleg dari PAN nomor urut 3 dapil luar negeri jadi saya dirugikan betul dengan kondisi ini, punya hak hukum saya mempersoalkan ini," ujar Eggi, di Bawaslu, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Jumat (12/4).

Adapun pihak yang dilaporkan adalah Dubes RI untuk Malaysia Rusdi Kirana, Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) di Malaysia, Kelompok Pengelenggara Pemungutan Suara di luar negeri (KPPSLN), Panitia Pengawas Pemilu di Luar Negeri (Panwas LN) di Malaysia, KPU, Capres nomor urut 01 Joko Widodo, Caleg Partai NasDem Davin Kirana dan Ahmad.

Pihak-pihak tersebut dilaporkan atas alasan dugaan jual beli suara, kelalaian dari penyelenggara pemilu dan diduga ada upaya kecurangan yang terstruktur dan sistematis. Pengacara Eggi, Pitra Romadhoni mengatakan agar Bawaslu mengusut kasus tersebut serta mendesak agar Jokowi sebagai capres didiskualifikasi.

nasional