JAKARTA - Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin mengkritik pernyataan Prabowo Subianto soal merayakan 'Hari Lebaran' di TPS pada 17 April 2019. TKN menilai ajakan Prabowo itu merupakan bentuk intimidasi gaya Orde Baru.

"Narasi 'berlebaran' di TPS yang dikemukakan Prabowo menurut kami adalah sebuah bentuk kecenderungan untuk melakukan intimdasi dengan gaya baru," kata Wakil Direktur Saksi TKN Jokowi-Ma'ruf, Lukman Edy dalam keterangan tertulis, Sabtu (30/3/2019).
Edy teringat akan intimidasi ala Orba. Menurut dia, ajakan Prabowo kepada para pendukungnya itu mengesankan tekanan kepada publik bahwa dirinya akan menang Pilpres 2019.

"Tentu mengingatkan kita semua pada memori Orde Baru di mana intimidasi dan tekanan kepada publik agar memenangkan Soeharto (Presiden RI ke-2) untuk terus terpilih menjadi presiden," sebut dia.

Ia pun menyamakan ajakan Prabowo 'berlebaran' di TPS itu dengan Tamasya Al Maidah yang digelar saat Pilgub DKI Jakarta 2017. Kala itu, Tamasya Al Maidah digelar dalam rangka mengamankan TPS di DKI.

"Wacana 'berlebaran' merupakan istilah lain dari wisata Al Maidah pada Pilkada DKI 2017 di mana adanya suatu kelompok pendukung yang melakukan intimidasi demi menghalalkan segala cara untuk menang," ujar Edy
"Kami melihat hal ini sebagai bentuk respon atas Rabu Putih yang dikemukakan Paslon 01 Jokowi-Ma'ruf dimana pihak oposisi cenderung mengambil sikap resisten dan membuka kemungkinan para pendukungnya untuk mengintimidasi calon pemilih di TPS." ujar politikus PKB itu.

Sebelumnya, Prabowo meminta para pendukungnya 'berlebaran' di TPS pada 17 April mendatang. Hal itu dilakukan untuk mengawal proses pemungutan suara.

"Tanggal 17 April jaga TPS, tanggal 17 April bawa lontong, bawa ketupat, bawa sarung, bawa tiker. Kita lebaran di TPS," kata Prabowo saat berkampanye di Lapangan Galuh Mas, Karawang, Jawa Barat, Jumat (29/3).
Bawaslu mengingatkan agar semua pihak untuk tidak melakukan intimidasi dan mobilisasi di TPS saat 17 April mendatang. Anggota Bawaslu Mochammad Afif berharap suasana Pilpres 2019 diisi kegembiraan.

"Yang tidak boleh kalau ada intimidasi dan mobilisasi. Kita nggak tahu praktiknya nanti seperti apa," kata Afif, Jumat (29/3).

nasional