JAKARTA - Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno mencurigai adanya dugaan politik uang dan mobilisasi massa saat kampanye kubu Joko Widodo-Ma'ruf Amin di Sumatera Barat. BPN mendapatkan informasi di lapangan soal adanya temuan ini.

"Jadi pas bagi-bagi duit ada yang kita rekam. Jadi patut diduga yang datang diberikan nasi bungkus, diberikan uang Rp 50 ribu, dan juga diberikan baju gratis. Jadi patut diduga mereka melakukan politik uang Rp 50 ribu per kepala untuk mobilisasi massa. Tim kami memantau di lapangan dan kami punya rekamannya," kata juru bicara BPN Andre Rosiade kepada wartawan, Selasa (9/4/2019).
Andre lalu mengirimkan video yang menurutnya direkam oleh salah satu timnya di Padang. Dalam video yang dikirimkan, ada ibu-ibu yang setelah diberi uang ditanya dan memberi jawaban akan memilih Jokowi. Ibu-ibu itu juga tampak mengenakan kaus kampanye Jokowi.

Terkait dugaan adanya politik uang ini, Andre menyebut pihaknya berencana akan melaporkan ke Bawaslu Kota Padang. Saat ini, pihaknya tengah mengkaji kemungkinan pelaporan itu.

"Saya akan minta DPD Gerindra Sumbar untuk melaporkan ini ke Bawaslu. Ada rencana melaporkan. Saya lagi minta tim DPD Gerindra Sumatera Barat mengkaji itu. Saya sudah suruh DPD Gerindra Sumbar mengkaji," ungkapnya.
Pengkajian itu dilakukan karena menurut Andre, selama ini banyak laporan dari pihaknya yang belum diproses. Ia lalu menyinggung hukum yang tajam ke kubu Prabowo namun tumpul ke kubu Jokowi.

"Jangan sampai kita melaporkan akhirnya buang-buang waktu, ngabisin waktu. Karena mohon maaf, memang faktanya hukum di zaman sekarang terindikasi tajam kepada kubu Pak Prabowo, tapi terindikasi tumpul ke pendukung Pak Jokowi," ucap Andre.
Sebelumnya, Tim Kampanye Daerah (TKD) Jokowi Ma'ruf Sumatera Barat menggelar kampanye di Padang yang dimeriahkan oleh grup band Slank. Kampanye itu juga dihadiri 11 kepala daerah di Sumatera Barat yang mendukung Jokowi untuk lanjut 2 periode.

Ke-11 kepala daerah yang hadir dan bergantian menyampaikan orasi politik itu adalah Walikota Bukittinggi Ramlan Nurmatias, Bupati Pasaman, Yusuf Lubis, Bupati Sijunjung Yuswir Arifin, Bupati 50 Kota, Irfendi Arbi, Bupati Pesisir Selatan, Hendra Joni, Walikota Padang Panjang, Fadly Amran, Bupati Tanah Datar, Irdinansyah Tarmizi Bupati Dharmasraya, Sutan Riska, Walikota Pariaman Genius Umar, Wakil Bupati Mentawai, Kortanius Sabeleake dan Walikota Solok Eri Zulfian.

nasional