JAKARTA - Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan gugatan hasil Pilpres yang disetor pada 24 Mei 2019 tidak bisa diperbaiki. Namun versi tim hukum Prabowo, hal itu diperbolehkan.

"Teman-teman, kalau terkait dengan perbaikan pernohonan, yang pasti tadi kami mengajukan dan diregister. Jadi kita ikuti saja alur yang ada di MK faktanya kami sudah mendapat tanda terimanya," kata Denny Indrayana di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, pada Selasa (11/6/2019).

Denny menyatakan perbaikan permohonan tersebut akan diregistrasi hari ini. Pihak BPN mengapresiasi MK karena sudah memberikan bukti, selain fisik, otomatis dikirim email. Buktinya sudah tandatangan, tandatangan digital.

"Jadi kami apresiasi lah langkah-langkah untuk mengarahkan MK menjadi pengadilan yang berbasis elektronik, itu menurut saya bagus," ujar Denny.
Sebelumnya, jubir MK Fajar Laksono menyatakan perbaikan permohonan tidak dikenal dalam hukum acara gugatan Pilpres. Yang diperbolehkan hanyalah penambahan alat bukti.

"Tidak ada perbaikan kalau untuk pilpres. Dan itu berakhir masa tenggat waktu pengajuan permohonan nanti malam Jumat hari ini jam 24.00 WIB," ujar jubir MK, Fajar Laksono jelang penutupan pendaftaran gugatan pada 24 Mei 2019.

Adapun menurut ahli hukum tata negara Dr Bayu Dwi Anggono menyatakan Pasal 10 ayat (1) Peraturan MK Nomor 4 Tahun 2018 tentang Tata Cara Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden telah menyebutkan dengan jelas bahwa dalam hal pemohon mengajukan permohonan kepada MK, Panitera mencatat permohonan dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK).
Adapun Pasal 475 UU 7/2017 tentang Pemilu dan Pasal 6 ayat (1) PMK 4/2018 menyebutkan permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 hari setelah penetapan perolehan hasil suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden oleh KPU.

"Dengan demikian permohonan yang dapat dicatat dalam BRPK yang sesuai jadwal dalam Peraturan MK Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal penanganan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum akan dilakukan pada tanggal 11 Juni hanyalah permohonan yang diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 Hari setelah penetapan perolehan hasil suara Pilpres oleh termohon (KPU) dan bukan permohonan di luar jangka waktu yang telah ditetapkan tersebut," papar Direktur Puskapsi Universitas Jember itu.


Sumber: detik.com
nasional