JAKARTA - Capres Prabowo Subianto memperkirakan sekitar 25% anggaran negara 'bocor'. Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Abdul Kadir Karding menilai ucapan Prabowo itu seperti ocehan politik bukan pidato politik.

"Ucapan Prabowo soal kebocoran anggaran Prabowo bagi saya lebih pantas disebut sebagai ocehan politik ketimbang pidato politik," kata Karding kepada wartawan, Jumat (8/2/2019).
Menurut dia, ucapan Prabowo itu juga pernah disampaikan pada Pilpres 2014 lalu. Namun Prabowo tidak mengungkap bukti-bukti dan tidak melaporkan kebocoran anggaran pada penegak hukum. Diketahui, Prabowo pernah mencalonkan Capres berpasangan Cawapres Hatta Rajasa.

"Alasannya karena ocehan itu ibarat barang sudah menjadi barang bekas karena pernah disampaikan pada Pilpres 2014. Konyolnya Prabowo tidak pernah sekalipun menjabarkan bukti apalagi melakukan pelaporan hukum," jelas dia.

Prabowo menyebut tentang 'kebocoran' anggaran negara itu sudah ia hitung dan tulis di bukunya. Perhitungan Prabowo, anggaran negara yang 'bocor' mencapai Rp 500 triliun.

"Saya hitung dan saya sudah tulis di buku, kebocoran dari anggaran rata-rata, taksiran saya mungkin lebih, sebetulnya 25% taksiran saya anggaran bocor. Bocornya macam-macam," kata Prabowo saat berpidato di HUT ke-20 Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) di Hall Sport Kelapa Gading, Jakarta Utara, Rabu (6/2).
Kembali kepada Karding, Politikus PKB itu menyebut Prabowo senang menuding tanpa bukti. Sehingga Prabowo menunjukkan karakter yang senang mencari sensasi daripada subtansi.

"Sikap Prabowo yang lebih doyan menuding tanpa bukti menunjukkan karakter politiknya yang doyan mencari sensasi ketimbang substansi. Wacana kebocoran anggaran ia ucapkan bukan untuk memperbaiki keadaan bangsa tapi lebih pada upaya untuk menyudutkan dan menjatuhkan lawan politiknya," jelas Karding.

Menurut Karding, publik saat ini sudah cerdas membedakan ucapan subtansi atau ocehan mencari sensasi. Prabowo akan sia-sia bila gaya politiknya mencari sensasi.

"Publik saya rasa sudah cukup cerdas untuk membedakan mana ucapan yang substansi atau ocehan yang sekadar menyasar sensasi. Sehingga upaya Prabowo mendapat insentif elektoral dari gaya politiknya itu akan berujung pada kesia-siaan," kata dia.

Lebih lanjut, ia menambahkan, seharusnya Prabowo melaporkan data kebocoran anggaran itu ke penegak hukum. Maka TKN Jokowi-Ma'ruf akan mendukung langkah Prabowo yang melaporkan pada penegak hukum.

Padahal, dikatakan Karding selama ini APBN dikelola secara kredibel dan profesional. Bahkan BPK melakukan audit keuangan setiap tahun.

nasional