Viral Surat Pengajuan MBG untuk Nobel, Bakom Investigasi

PT.SPIRIT INTI MEDIA

Rabu, 05 Agu 2026 16:02

Pemerintah merespons kemunculan sebuah paper yang mengusulkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai kandidat Nobel Perdamaian 2026.

Dokumen itu viral karena mencantumkan Presiden Prabowo Subianto sebagai salah satu penulis serta melampirkan surat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Muhammad Qodari, menyatakan proses penelusuran tengah dilakukan.

"Lagi diinvestigasi," kata Qodari di kantornya, Jakarta, Rabu (5/8/2026).

Di sisi lain, Kemendagri melalui Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Benni Irawan menyebut pihaknya turut membantu memeriksa keaslian dan status surat bernomor ND/KIE/001/I/2026 yang disebut terlampir dalam dokumen tersebut.Surat Kemendagri di Paper MBG Nobel Perdamaian Dipastikan Dulu Keasliannya

Benni menjelaskan, dokumen yang beredar tidak hanya memuat Kemendagri, melainkan juga beberapa lembaga lain. Menurutnya, informasi soal lampiran surat itu telah diterima pihaknya sejak pagi.

"Ya itu kan tidak hanya dari kemendagri ya, ada beberapa lembaga yang ada di situ, terkait dengan Kemendagri dari pagi kami sudah dapat informasi itu," ungkap dia.

Ia menambahkan, klarifikasi sedang dilakukan untuk memastikan apakah surat yang beredar benar mewakili Kemendagri secara kelembagaan. "Sekarang lagi di klarifikasi, apakah itu memang kemendagri secara kelembagaan atau bagaimana, kemudian apakah surat yang disampaikan itu bener dari Kemendagri atau apa kita pastikan dulu," sambungnya.IPDN Membantah, Klarifikasi Internal di Dirjen Polpum

Benni mengungkapkan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) telah membantah keterlibatan lembaga tersebut setelah namanya tercantum pada kop surat yang beredar.

Sementara itu, Kemendagri masih menelusuri keberadaan nama pegawai yang disebut dalam dokumen.

"Tapi memang ada staf yang namanya Azhar itu di Dirjen Polpum, itu yang tadi Pak Dirjen Polpum meminta klarifikasi sedara internal Pak Akmal (Dirjen Polpum)," ujarnya.

Benni menyebut hasil verifikasi internal belum tersedia. "Sejauh ini saya belum dapat hasil klarifikasi, saya belum dapat update,"(merdeka.com)Dokumen itu viral karena mencantumkan Presiden Prabowo Subianto sebagai salah satu penulis serta melampirkan surat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Muhammad Qodari, menyatakan proses penelusuran tengah dilakukan.