JAKARTA - Wakil Ketua DPR Fadli Zon menerima aduan dari WNI yang menetap di Malaysia terkait peristiwa surat suara tercoblos. Mereka yang mengadukan peristiwa itu mengaku terlibat dalam penggerebekan berkarung-karung surat suara tercoblos yang ditemukan di Selangor, Malaysia.

Pertemuan digelar di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (22/4/2019). Salah satu di antara mereka yang hadir adalah Syafradin. Dia mengaku menjabat sebagai Ketua Sekretariat Bersama (Sekber) Prabowo-Sandi Malaysia.

"Kami punya posko Raja Alang Kuala Lumpur, kami berjuang tanpa modal. Jadi dengan adanya peristiwa yang menyakitkan ini, kami berharap dituntaskan segera," kata Syafradin.
Fadli mendukung aduan mereka agar kasus surat suara tercoblos ini segera diusut dan diungkap. Menurut Anggota Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno ini, kejadian di Malaysia tersebut tergolong peristiwa luar biasa.

"Saya kira ini adalah kejadian luar biasa di Malaysia, surat suara yang sudah tercoblos terlebih dahulu pada paslon tertentu dan juga pada caleg-caleg tertentu. Saya kira ini harus ada pengusutan, tidak bisa berhenti sampai di situ," ujar Fadli.
Selain itu, dia menegaskan kejadian itu telah mencederai demokrasi bangsa. Fadli mengatakan DPR akan ikut memantau pengusutan kasus tersebut.

"Saya pikir ini sudah mencederai demokrasi kita. Kita jadikan bahan. Mereka laporkan nanti akan diikuti oleh bukti video yang mereka miliki," tutur Waketum Gerindra itu.
Temuan surat suara tercoblos itu sebelumnya diadukan ke Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) oleh relawan PADI (Prabowo-Sandi). Ketua Panwaslu Kuala Lumpur Yazza Azzahra Ulyana menyebut ada dua lokasi temuan surat suara tercoblos, yaitu di Taman Universiti Sungai Tangkas Bangi 43000 Kajang, Selangor, dan kawasan Bandar Baru Bangi, Selangor.

Akibat kasus ini, Bawaslu merekomendasikan pemungutan suara ulang atau PSU dengan metode pos untuk pemilih yang telah terdaftar yang jumlahnya 319.293. Selain itu, Bawaslu juga merekomendasikan penggantian dua anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Kuala Lumpur. Penggantian ini untuk menghindari konflik kepentingan dan menjaga profesionalitas.




Sumber: detik.com nasional