Menanggapi hal tersebut, anggota Komisi III DPR, Asrul Sani menganggap langkah yang dilakukan Andhy lantaran adanya perbedaan UU yang mengatur antara usia pensiun pegawai struktural dan pegawai fungsional di Kejaksaan Agung (Kejagung).

"Contoh-contoh seperti ini menurut saya karena ketentuan yang mengatur tentang usia berhenti dari struktural Kejagung dibedakan dengan usia pensiun fungsional sebagai pegawai Kejaksaan dalam UU Kejaksaan yang berlaku saat ini," kata Asrul kepada Okezone, Sabtu (30/1/2016).

Menurut dia, perbedaan aturan tersebut memberikan dampak sistemik pada psikologis pegawai Kejaksaan karena tidak akan mendapat fasilitas sebagai pejabat Eselon I lantaran tidak memiliki struktural di korps Adhyaksa.

"Yakni tadinya yang bersangkitan sebagai pejabat Eselon I dengan segala fasilitas dan sarana kerja yang bagus tiba-tiba jadi fungsional. Sehingga kehilangan hampir semua fasilitas dan sarana tersebut. Maka secara psikologis menjadi beban tentu bagi yang bersangkutan," paparnya.

Ke depan, sambung Asrul, Komisi III DPR akan melakukan revisi pada regulasi tersebut. Sehingga akan menyamakan aturan dalam usia pensiun antara pegawai struktural dan pegawai fungsional di Kejagung.

"Karena itu dalam revisi UU Kejaksaan nanti lebih baik usia pensiun disamakan dengan keharusan berhenti sebagai pejabat struktural," tutupnya.