Rabu, 01 Jul 2026
Capim KPK Tersangka Kok Bisa Lolos Ya?
Minggu, 30 Agu 2015 17:47
JAKARTA - Penetapan tersangka pada Celon Pimpinan
Komisi Pemberantasan Korupsi (Capim KPK) oleh Bareskrim Mabes Polri
ditanggapi beragam banyak kalangan.
Tak jarang dari mereka
Kamis, 06 Feb 2025 17:50
KPK: Hasto Kristiyanto Sempat Melawan saat HP-nya Hendak Disita
JAKARTA - Tim Biro Hukum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebutkan, saat Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto diperiksa oleh penyidik KPK, sejatinya Hasto sempat melakukan perlawanan. Khususnya saat handphone milik Hasto hendak disita oleh penyidik.
Kamis, 06 Feb 2025 17:48
Puncak HUT dan Rapimnas Gerindra Digelar di Sentul Bogor Pekan Depan
JAKARTA - Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Partai Gerindra, Ahmad Muzani menyampaikan bahwa puncak perayaan hari ulang tahun (HUT) ke-17 partainya akan digelar di Sentul, Bogor, Jawa Barat, pada 15 Februari 2025 mendatang.
Kamis, 06 Feb 2025 17:47
300 Terpidana Mati di Indonesia Tak Kunjung Dieksekusi, Ini Alasan Jaksa Agung
JAKARTA - Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin mengungkap bahwa sebanyak 300 terpidana mati belum dieksekusi hingga saat ini, karena sejumlah kendala yang dialami.
Kamis, 06 Feb 2025 17:46
Kelola Lahan Hibah Prabowo Untuk Konservasi Gajah di Aceh, Kemenhut Kembali Gandeng WWF
JAKARTA - Kementerian Perhutanan (Kemenhut) akan mengelola tanah hibah yang diberikan Presiden Prabowo Subianto di Aceh untuk membuat konservasi gajah. Untuk mendukung ini, Kemenhut akan bekerja sama dengan World Wide Fun for Nature (WWF) Indonesia.
Kamis, 06 Feb 2025 17:45
Usut Korupsi CSR BI, KPK Geledah Rumah Anggota DPR Gerindra Heri Gunawan
JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah kediaman anggota DPR RI Fraksi Gerindra, Heri Gunawan (HG) pada Rabu 5 Februari 2025. Penggeledahan terkait kasus dugaan suap atau gratifikasi perihal dana corporate social responsibility (CSR) Bank
Kamis, 06 Feb 2025 17:44
KPK Sebut Ingin Tangkap Hasto di PTIK Tapi Gagal, Malah Tim Penyidik yang Diamankan Polisi
JAKARTA - Tim Biro Hukum KPK menyebutkan, sejatinya penyidik KPK sempat pernah hendak melakukan operasi tangkap tangan terhadap Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto di kasus dugaan suap. Hanya saja gagal dilakukan, karena penyidik KPK malah diamankan orang suru
Rabu, 05 Feb 2025 17:38
Titiek Soeharto Minta Pemerintah Jamin Ketersediaan Pangan Jelang Ramadan
JAKARTA - Ketua Komisi IV DPR RI, Siti Hediati Soeharto, meminta pemerintah lebih cermat dalam memenuhi kebutuhan daging nasional di tengah wabah penyakit mulut dan kuku (PMK) yang masih berlangsung di Indonesia. Terutama menjelang bulan suci Ramadan.
Rabu, 05 Feb 2025 17:36
Kubu Cak Imin: Gugatan Mantan Bupati Pasuruan Ditolak PN Jakpus!
JAKARTA- Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menolak gugatan Anggota DPR RI dari PKB Irsyad Yusuf terhadap Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa (DPP PKB) Abdul Muhaimin Iskandar dan Mahkamah Partai. Putusan penolakan gugatan tersebut tert
Rabu, 05 Feb 2025 17:34
KPK Protes dan Merasa Dizalimi Terkait Praperadilan Sekjen PDIP Hasto, Ini Penyebabnya
JAKARTA - Tim Biro Hukum KPK dalam persidangan melakukan protes serta merasa terzalimi atas perbaikan berkas permohonan praperadilan yang diajukan Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto. Terlebih, kubu KPK mengaku belum menerima salinan perbaikannya tersebut.
Rabu, 05 Feb 2025 17:33
Program Cek Kesehatan Gratis Dimulai 10 Februari 2025
JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto memutuskan program cek kesehatan gratis mulai dijalankan pada Senin 10 Februari 2025. Hal tersebut disampaikan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin usia menemui Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada ha
Rabu, 05 Feb 2025 17:32
MK Sudah Putuskan 180 Sengketa Pilkada 2024
JAKARTA - Mahkamah Konstitusi (MK) menyampaikan perkembangan terkini terkait jalannya sidang putusan dismissal perkara perselisihan hasil pemilihan (PHP) kepala daerah 2024. Total, sudah ada 180 perkara yang diputuskan sejak sidang dismissal berjalan dari
Rabu, 05 Feb 2025 17:31
DPR Revisi Tatib, Bisa Copot Pejabat Negara
JAKARTA - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bisa mencopot pejabat negara hasil uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) yang ditetapkan dalam rapat paripurna. Hal itu merujuk revisi Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib (Tatib).
