Rabu, 10 Jun 2026
  • Home
  • Nusantara
  • Pemerintah Pangkas Jatah Pertalite, Ancaman Kelangkaan dan Penyelundupan Mengintai

Pemerintahan

Pemerintah Pangkas Jatah Pertalite, Ancaman Kelangkaan dan Penyelundupan Mengintai

PT.SPIRIT INTI MEDIA
Kamis, 29 Jan 2026 10:04
JAKARTA â€" Kebijakan pemerintah memangkas kuota Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi pada tahun 2026 menuai kritik tajam. Keputusan ini dinilai tidak tepat momentum dan berisiko besar memperburuk daya beli masyarakat yang belum sepenuhnya pulih.

Direktur Ekonomi Center of Economic and Law Studies (Celios), Nailul Huda, memperingatkan bahwa pengurangan jatah subsidi ini akan memicu rentetan masalah di lapangan. Meskipun pemerintah berdalih telah menyiapkan program penyaluran tepat sasaran, namun fakta di lapangan sering kali berbicara lain.


"Pemangkasan kuota BBM subsidi ini langkah yang tidak tepat untuk saat ini, meskipun sudah ada program penyaluran yang tepat sasaran," ujar Huda, Rabu (28/1/2026).

Data menunjukkan pemerintah menetapkan kuota BBM bersubsidi tahun ini sebesar 29,26 juta kiloliter (kl). Angka tersebut merosot sekitar 6,28 persen dibandingkan kuota tahun 2025 yang mencapai 31,23 juta kl. Penurunan signifikan ini diprediksi akan menciptakan antrean panjang dan memicu gesekan di tengah masyarakat.


Huda menilai, minimnya pasokan berpotensi melahirkan praktik-praktik ilegal. Kelangkaan di SPBU akan dimanfaatkan oleh oknum tertentu untuk melakukan penyelundupan hingga penjualan BBM bersubsidi di pasar gelap dengan harga selangit.

"Pemangkasan ini akan menyebabkan BBM subsidi akan langka, dan rawan rebutan serta penyelundupan. Bahkan ada potensi penjualan BBM bersubsidi secara ilegal," tuturnya.
Ujung dari kebijakan ini adalah membengkaknya biaya hidup warga. Ketika akses terhadap Pertalite semakin sulit, masyarakat terpaksa merogoh kocek lebih dalam untuk mendapatkan bahan bakar, yang pada akhirnya mengganggu stabilitas ekonomi rumah tangga.
"Alhasil, harga yang diperoleh masyarakat bisa jadi lebih tinggi. Konsumsi masyarakat bisa terganggu lagi di tahun 2026 ini," jelasnya mengakhiri analisis tersebut.(grc)
Pemerintahan
Berita Terkait
  • Rabu, 18 Mar 2026 13:13

    38 Orang Lulus Seleksi Administrasi Calon Anggota KI

    PEKANBARU - Tim seleksi calon anggota Komisi Informasi (KI) Provinsi Riau periode 2026-2029, telah mengumumkan hasil seleksi administrasi. Total ada sebanyak 38 peserta dinyatakan lulus seleksi admini

  • Rabu, 18 Mar 2026 09:01

    Seleksi CPNS 2026 Kapan Dibuka? Ini Bocorannya

    JAKARTA - Teka-teki seleksi CPNS 2026 kapan dibuka akhirnya terjawab. Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menegaskan, saat ini pemerintah masih mematangkan skema rekrutmen Aparatur Sip

  • Selasa, 17 Mar 2026 16:19

    Wacana WFH Imbas Konflik Timteng, Pramono Siap Ikuti Arahan Pusat

    Jakarta - Presiden Prabowo Subianto mengungkap kemungkinan penerapan kebijakan work from home (WFH) atau kerja dari rumah demi menghemat konsumsi BBM mengantisipasi krisis akibat ketegangan Timur Teng

  • Selasa, 17 Mar 2026 15:39

    Tindaklanjuti Instruksi Prabowo, Kapolri Resmikan dan Bangun 110 Jembatan di Riau

    RIAU - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo melakukan groundbreaking pembangunan 83 jembatan dalam program Jembatan Presisi di Provinsi Riau. Hal ini sebagai tindak lanjut arahan Presiden Prabowo ter

  • Selasa, 17 Mar 2026 08:43

    Catat Nomor Ini, Pemkab Siak Buka Layanan Pengaduan MBG Lewat WhatsApp

    SIAK - Pemerintah Kabupaten Siak resmi membuka layanan pengaduan untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG). Layanan ini disediakan untuk menampung keluhan maupun laporan masyarakat terkait menu MBG yan

    • komentar Pembaca
    berita Terbaru

    Copyright © 2012 - 2026 www.spiritriau.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami Redaksi Pedoman Media Siber Disclaimer Iklan Karir RSS Kontak