Akhir tahun 2015 sudah kian dekat. Merefleksi kembali perspektif penyerapan anggaran negara di ujung ta­hun ini bisa jadi merupakan hal yang umum dilakukan setiap tahunnya. Hal de­mikian tidak terlepas dari fakta bahwa su­dah menjadi kebiasaan birokrasi pe­merintahan di negeri ini, bahwa dalam se­tiap penghujung tahun, selalu saja di­warnai dengan ragam pemberitaan media terkait dengan lemahnya daya serap ang­garan. Entah sejak kapan tradisi se­ma­cam ini dimulai, namun yang pasti bah­wa pola pengelolaan anggaran se­lama ini masih saja berkutat pada pola lama. Lambat di awal dan begitu ken­cang di akhir. Maka kemudian tidak meng­herankan bila dalam setiap penutu­pan tahun, khususnya di bulan Desem­ber, begitu kerap bermunculan proyek dada­kan yang sebelumnya tidak diketa­hui publik keberadaan dan perencanaan­nya.

Umumnya, sisa waktu di penghujung tahun sering dimanfaatkan sebagai ajang menggenjot penyerapan anggaran negara yang belum mampu dituntaskan sejak awal penyerapan anggaran di tahun ini. Se­luruh institusi pemerintah, baik Ke­men­terian/Lembaga Negara sampai ke dae­rah akan menggulirkan langkah yang sama dalam rangka mem­belanjakan atau meng­habiskan sisa ang­ga­ran yang masih me­numpuk. Model mau­­pun praktik pe­ngelolaan anggaran se­­macam ini tentu akan mengandung sejumlah konsekuensi ne­gatif, khusus­nya terkait dengan efi­sien­si dan efektifi­tas penyerapan ang­ga­ran itu sendiri. Dalam rentang waktu yang sudah sede­mi­kian sempit untuk ta­hun ini, maka upa­ya menggenjot penye­ra­pan anggaran ke­mungkinan besar akan me­ngabaikan fak­tor keberhasilan dari berbagai program yang ada.

Sebab yang menjadi fokus utama da­lam perealisasian anggaran saat ini akan lebih didominasi upaya-upaya mengha­bis­kan anggaran.  Sesungguhnya, kon­disi semacam ini sangatlah ironis. Pasal­nya, sudah merupakan rutinitas pemerin­tah untuk mengelola anggaran dalam se­tiap tahunnya, namun hingga detik ini be­lum ditemukan indikasi akan bentuk pe­ngelolaan anggaran berbasis daya se­rap tinggi serta mampu dijalankan sesuai dengan rentang waktu yang tersediri secara proporsional. Dari tahun ke tahun, persoalan yang dihadapi tetap saja berkutat pada daya serap anggaran yang selalu mengecewakan. Sementara di sisi lain, publik justru menantikan realitas penyerapan anggaran yang lebih berke­si­nam­bungan dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat luas sesuai dengan target dan beragam program pem­bangu­nan yang dicanangkan pe­me­rin­tah.

Bila bercermin dari realitas yang ada se­­lama ini, setidaknya ditemukan tiga per­­soalan yang kemungkinan menjadi fak­­tor utama yang melatarbelakangi lam­­batnya penyerapan anggaran di ma­sing-masing institusi. Pertama, adanya ketakutan yang berlebihan dari masing-masing aparatur di berbagai institusi terkait dengan penggu­naan anggaran. Ketakutan ini nampaknya lebih dite­nga­rai oleh maraknya kasus-kasus korupsi da­lam bidang penggunaan angga­ran yang berhasil diungkap oleh Komisi Pem­­berantasan Korupsi (KPK), khusus­nya be­berapa tahun belakangan ini. Ba­nyak ins­titusi yang kemudian takut dan ragu dalam menjalankan penyerapan ang­garan, khu­sus­nya dalam hal penga­daan barang dan jasa.

Tidak Punya Konsep

Apalagi kemudian bila mengingat bahwa bidang yang satu ini sangat rentan dengan berbagai bentuk "perseling­ku­han" sejumlah pihak yang terkait di dalam­nya yang kemudian dapat beru­jung pada potensi kerugian Negara. Ke­dua, lambatnya penyerapan anggaran juga mengindikasikan bagaimana se­sung­guhnya sejumlah institusi tidak pu­nya konsep perencanaan yang matang, je­las dan terukur. Konsep perencanaan ini semestinya menjadi kompas maupun pe­nunjuk jalan terkait dengan arah peng­gunaan anggaran. Tidak adanya konsep pe­rencanaan penggunaan ang­garan se­cara riil tentu akan berdampak pada mun­culnya sejumlah kesulitan da­lam me­ngarahkan penggunaan ang­ga­ran de­ngan tepat sasaran.

Ketiga, kurangnya pemahaman se­jum­lah aparatur di berbagai institusi ter­kait dengan mekanisme penggunaan ang­garan dan model pertang­gung­ja­wa­b­annya. Atas dasar ini, maka kemudian la­hirlah sikap ketakutan yang berlebihan k­arena tidak memahami secara utuh akan dasar hukum penggunaan anggaran yang berada dalam wilayah kewe­na­ngannya. Sementara di sisi lain, tidak di­temukan ruang pemaaf bagi mereka yang melakukan kesalahan dan kelalaian da­lam pengelolaan dan penggunaan ang­ga­ran. Atas berbagai persoalan itulah, maka kemudian se­jum­lah institusi lebih memilih berdiam diri manakala tidak memahami secara utuh me­kanisme penggunaan ang­garan secara utuh dan menyeluruh.

Hal ini kemudian menimbulkan implikasi yang cukup serius, khususnya terkait dengan masa depan pembangunan bangsa. Ketika berbagai program pembangunan yang dicanangkan pemerintah tidak diimbangi dengan kemampuan aparatur yang memadai, maka sudah dapat dipastikan bahwa ragam program dimaksud hanya akan indah dalam tataran wacana semata. Sekalipun sumber pendapatan negeri ini melimpah ruah, namun ketika kondisi itu tidak diselaraskan dengan kemampuan dalam mengelolanya, maka menjadi teramat sulit untuk membayangkan bahwa sumber-sumber pendapatan itu akan membawa kontribusi besar bagi kemajuan dan kemakmuran bangsa.

Kurang Efektif

Pemerintah saat ini boleh saja lihai dalam menggali berbagai sumber pendapatan Nega­ra, namun hal itu menjadi kurang efektif keti­ka tidak dibarengi dengan tingkat ke­mam­puan dalam mengelolanya. Dalam rangka meng­akselerasi penyerapan anggaran yang teramat lambat, maka kiranya perlu dipikir­kan untuk membangun regulasi yang lebih longgar dalam hal mekanisme pencai­ran anggaran. Hal ini patut digulirkan agar kemu­dian tidak terbuka ruang bagi seluruh institusi pengelola anggaran untuk mencari dalih pembenar lambannya penyerapan anggaran karena ditengarai rumitnya proses pencairan anggaran.

Selain itu, penerapan sanksi secara tegas terhadap sejumlah institusi yang dinilai gagal dalam melakukan penyerapan anggaran dengan tepat waktu. Model sanksi yang akan diimplementasikan bisa saja berupa pemoto­ngan atau pengurangan anggaran maupun bentuk-bentuk lain yang dianggap efektif dalam rangka mengakselesari penyerapan anggaran di masa-masa yang akan datang. Seluruh Kementerian/Lembaga Negara dan daerah harus segera menghentikan pola penyerapan anggaran ibarat mesin diesel, lambat di tahap awal, kencang di tahap akhir.

Apapun alasannya, proyek dadakan di penghujung tahun sangat tidak patut dibiasa­kan. Selain berpotensi mengurangi kualitas pekerjaan, juga sangat rentan terhadap pelanggaran hukum. Dalam situasi demikian, aparat penegak hukum harus mampu berpe­ran lebih jauh guna memaksimalkan penye­rapan anggaran. Percuma anggaran dapat diha­­biskan bila tanpa dibarengi dengan kualitas pekerjaan yang benar-benar dapat dipertanggungjawabkan. Sehubungan de­ngan itu, kebijakan Jokowi yang akan mem­percepat perealisasian proses belanja APBN 2016 patut disambut sebagai upaya memak­si­malkan penggunaan belanja negara demi mewujudkan Indonesia sejahtera.

(analisadaily.com)
Opini