Senin, 22 Jun 2026
  • Home
  • Opini
  • Riau Kaya Raya, PAD Tinggal Sisa: Bocor di Mana?

Riau Kaya Raya, PAD Tinggal Sisa: Bocor di Mana?

PT.SPIRIT INTI MEDIA
Senin, 22 Jun 2026 13:43
Di atas kertas, Provinsi Riau adalah salah satu wilayah terkaya sumber daya di Indonesia. Hamparan kebun sawit mencapai jutaan hektare, pabrik beroperasi siang-malam, dan arus logistik tak pernah benar-benar berhenti. Namun di balik geliat itu, angka Pendapatan Asli Daerah (PAD) justru berjalan tertatih. Kontras ini terlalu mencolok untuk disebut kebetulan.

Selama ini, PAD Riau bertumpu pada pajak kendaraan bermotor (PKB), bea balik nama
kendaraan (BBNKB), pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB), serta pajak air permukaan (PAP). Stabil, tetapi dangkal. Ia bergantung pada konsumsiâ€"bukan produksi. Ketika konsumsi melambat, penerimaan ikut tersendat. Sementara itu, aktivitas ekonomi berbasis sumber daya justru melaju tanpa kendali yang setara dalam pemungutan.

Di sinilah pertanyaan kunci muncul: jika ekonominya besar, mengapa kas daerah terasa kecil?

Kebocoran yang Nyaris Terlembaga

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, pemerintah daerah memiliki ruang fiskal lebih luas, termasuk pajak alat berat dan penguatan skema opsen. Namun ruang itu belum sepenuhnya diisi.

Di banyak titik perkebunan dan industri, alat berat bekerja tanpa basis data pajak yang
akurat. Penggunaan air permukaan oleh pabrik kelapa sawit sering kali tidak terukur presisi. Aktivitasnya nyata, tetapi jejak fiskalnya samar. Kebocoran terjadi bukan karena aturan tidak ada, melainkan karena pengawasan dan integrasi data yang lemah.

Ekonom Yusuf Wibisono menyebut ini sebagai masalah klasik daerah kaya sumber daya: kapasitas pajak tinggi, tetapi upaya pemungutan rendah. Sementara itu, Faisal Basri berulang kali mengingatkan bahwa kebocoran terbesar justru berada di sektor besar yang minim pengawasan efektifâ€"bukan pada pelaku kecil.

Sawit: Raksasa Ekonomi, Kontribusi Terbatas

Industri kelapa sawit adalah jantung ekonomi Riau. Namun dalam struktur fiskal nasional, sebagian besar penerimaan dari sektor iniâ€"bea keluar dan pungutan eksporâ€"ditarik ke pusat. Daerah hanya menikmati bagian terbatas.

Padahal, celah PAD masih terbuka:

Pajak air permukaan dari operasional pabrik
Pajak alat berat di kebun dan pabrik
Pajak kendaraan operasional perusahaan
Retribusi perizinan dan infrastruktur logistik
Masalahnya bukan pada ketiadaan objek, melainkan pada lemahnya sistem. Tanpa basis data yang terintegrasi dan pengawasan real-time, potensi hanya berhenti sebagai angka di atas kertas.

Pajak Karbon: Uang Baru dari Udara Tipis?

Dunia bergerak menuju ekonomi rendah karbon. Indonesia telah meletakkan dasar melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang membuka jalan bagi pajak karbon.

Bagi Riau, peluangnya tidak datang dalam bentuk pajak daerah langsung, melainkan melalui skema turunan:

Perdagangan karbon dari proyek restorasi gambut
Pembayaran berbasis hasil (result-based payment/REDD+)
Insentif fiskal hijau dari pemerintah pusat
Pakar iklim Daniel Murdiyarso menegaskan bahwa ekosistem gambut Indonesia adalah salah satu penyimpan karbon terbesar dunia. Riau, dengan bentang gambutnya, berada di posisi strategis. Jika dikelola serius, karbon bukan sekadar isu lingkunganâ€"ia adalah instrumen fiskal baru.

Dengan kata lain, masa depan PAD tidak hanya berada di tanah yang digali, tetapi juga di karbon yang dijaga.

Hilirisasi dan Pesisir: Kunci yang Terlupakan

Selama ini, Riau terlalu lama berada di huluâ€"memproduksi bahan mentah, sementara nilai tambah dinikmati daerah lain. Tanpa hilirisasi, basis pajak akan tetap sempit.

Di sinilah kawasan industri pesisir menjadi krusial. Wilayah seperti Buruk Bakul di Bengkalis memiliki keunggulan geografis: dekat jalur pelayaran internasional, efisien untuk ekspor, dan strategis untuk pengembangan industri turunan sawit dan petrokimia.

Jika kawasan ini dikembangkan secara serius:

Biaya logistik menurun
Investasi industri hilir meningkat
Basis PAD meluas secara signifikan
Ekonom Mari Elka Pangestu menekankan bahwa hilirisasi hanya efektif jika ditopang kawasan industri yang terintegrasi dengan pelabuhan dan rantai pasok global. Tanpa itu, daerah akan terus menjadi pemasok bahan mentah.

Dari Memungut ke Menguasai

Masalah PAD Riau bukan sekadar angkaâ€"ia adalah persoalan arah. Selama strategi masih berfokus pada menaikkan tarif atau mengejar wajib pajak kecil, hasilnya akan marginal.

Yang dibutuhkan adalah pergeseran mendasar:

Menertibkan wajib pajak besar berbasis data
Mengintegrasikan sistem perpajakan daerah secara digital
Memperluas basis ekonomi melalui hilirisasi
Mengakses instrumen baru seperti karbon dan jasa lingkungan
Riau tidak kekurangan potensi. Yang kurang adalah keberanian mengelola.

Penutup

Pergi ke laut memukat ikan,
Singgah sejenak di Pulau Rupat;
PAD banyak jangan terlewatkan,
Bocor di jalan, hilanglah manfaat.

PAD bukan sekadar target angka dalam APBD. Ia adalah ukuran apakah sebuah daerah
benar-benar berdaulat atas sumber dayanya. Di tanah yang kaya seperti Riau, pertaruhannya bukan kecil: tetap menjadi penonton, atau naik kelas sebagai pemain utama dalam ekonominya sendiri.(cakaplah)
Sumber: https://www.cakaplah.com/berita/baca/137296/2026/06/22/riau-kaya-raya-pad-tinggal-sisa-bocor-di-mana/#sthash.Sh7fF77a.dpbs

komentar Pembaca
berita Terbaru

Copyright © 2012 - 2026 www.spiritriau.com. All Rights Reserved.

Tentang Kami Redaksi Pedoman Media Siber Disclaimer Iklan Karir RSS Kontak