TIGA PERIODE atau PERPANJANGAN MASA JABATAN PRESIDEN ?

Laporan:Joko prasetyo

Admin

Senin, 14 Mar 2022 16:49

Joko

Oleh : Lely Arrianie
Pakar Komunikasi

PolitikSebenarnya wacana tentang apakah masa jabatan Presiden perlu di tambah dengan 3 periode ataukah hanya dengan perpanjangan saja adalah "kegenitan politik " elit yang tidak punya signifikansi apapun terhadap selesainya masa Jabatan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di tahun 2024.

Ada beberapa alasan yang membuat pernyataan "genit" : itu tidak signikan.
Pertama, wacana itu hanya digulirkan oleh elit yang bukan partai pendukung utama pemerintah. Kalaupun dia berasal dari partai pendukung pemerintah, partainya bukan partai utama yang notabene bertentangan dengan "keinginan partai utama" yang menginginkan Jokowi. Termasuk partai mereka taat pada konstitusi saat ini. Jadi bukan taat pada konstitusi yang akan diubah sekalipun.

Kedua, partai pengusung utama pemerintah khususnya " PDI Perjuangan". Bahkan tak ingin dan tidak rela masa jabatan presiden jokowi dirubah menjadi 3 periode atau masa jabatan presiden diperpanjang. Karena PDI Perjuangan sudah cukup legowo menunggu Jokowi selama 10 tahun dan ingin menggilir peran kepemimpinan itu kepada kader PDI Perjuangan yang lain, khususnya mengembalikannya kepada Trah Soekarno .

Jadi sangat tidak mungkin PDI Perjuangan akan mendukung apalagi mengusung wacana itu apalagi menginisiasi perubahan konstitusi di MPR, misalnya berpikir politik logis adalah cara untuk menjawab pernyataan Jokowi yang dinilai abu abu itu. Termasuk Gerindra juga tak mungkin mendukung kedua wacana itu, karena mereka juga menunggu giliran dan prosesi pilpres yang sesuai konstitusi digelar 2024 .

Ketiga, boleh jadi wacana yang digulirkan itu adalah oleh mereka yang ingin tetap berada di "zona nyaman". Semakin panjang jabatan Jokowi, semakin pasti jabatan mereka tidak terusik. Sebab di 2024 mereka belum tentu masuk dalam lingkaran kekuasaan.

Jadi yang paling memungkinkan wacana itu bisa terjadi adalah jika PDI Perjuangan sebagai pengusung utama Jokowi yang menginisiasi. Dan ini tidak mungkin karena PDIP membutuhkan regenerasi untuk kader lain yang sudah mereka persiapkan sesudah Jokowi. Tahun 2024 adalah waktu yang menentukan kader lain itu untuk diterjunkan ke gelanggang politik pilpres.

komentar Pembaca