Lembaga keuangan dunia Internatio­nal Monetary Fund (IMF) resmi memu­tus­kan yuan atau renminbi, mata uang ne­­ga­ra Tiongkok sebagai mata uang in­ternasional yang dapat digu­na­kan se­ba­gai mata uang cadangan dan alat tukar res­mi in­ter­nasional yang di­sebut Special Drawing Rights (SDR). Mes­­kipun berlaku efektif mulai 1 Ok­tober 2016, namun kepu­tus­an tersebut me­nunjukkan bahwa ekonomi dan mata uang yuan Tiongkok stabil, kuat, diakui, disegani dan menjadi acuan dunia. Di saat yang sama timbul pertanyaan, kapan ru­piah dan ekonomi Indonesia sekuat Tiong­kok?

Indonesia termasuk negara besar baik luas wilayah, jumlah pen­duduk dan du­ku­ngan sumber daya alam. Pada 1970, eko­­nomi Indonesia lebih kuat dibanding­kan Tiongkok. Namun, kini pada 2015 keadaan berbalik. Tiongkok menyum­bang 15 persen lebih Produk Domestik Bru­to (PDB) dunia dengan nilai 10 tri­liun dollar AS, nomor 2 setelah Amerika Se­rikat yang me­­nyumbang PDB global 17,5 triliun dollar. Kini mata uang­nya resmi menjadi salah satu mata uang aset cadangan in­ter­nasional resmi bersama dollar Amerika Serikat, yen Jepang, euro Uni Eropa dan poundsterling Inggris.

Di saat yang sama, kekuatan ekonomi Indonesia hanya ber­ki­sar 200 miliar dollar AS. Tidak ada apa-apanya dan hanya lima persen dibandingkan 10 triliun dollar ekonomi Tiongkok. Di samping itu, utang Indonesia per triwulan III-2015 su­dah mencapai US$ 302,4 miliar atau se­tara Rp4.082 triliun. Lebih parah lagi, me­nurut data dari The Richest, rupiah me­rupakan 15 mata uang dengan nilai te­rendah di dunia. Bahkan nilai mata uang rupiah terendah nomor 4 di antara 180 negara se­telah Iran, Vietnam dan Sao Tome. Kurs terbaru 1 dollar AS sama de­ngan Rp13.600. Sementara 1 dolar AS se­tara 6,5 yuan Tiongkok.

Belajar dari Tiongkok

Tiongkok termasuk negara berkem­bang dengan tingkat pertumbuhan eko­nomi tertinggi di dunia secara konsisten yaitu rata-rata 7 persen per tahun. Segala upaya dilakukan peme­rintah Tiongkok untuk memperkuat ekonominya. Tiong­kok me­nganut sistem komunis yang di­pa­dukan dengan kapitalis. Pemerintah me­ngontrol aset-aset ekonomi negara, namun juga membuka diri terhadap arus mo­dal dan investasi asing dan mere­for­masi ekonominya secara besar-besaran.

Langkah tersebut dimulai sejak Deng Xiao­ping Sidang Ple­no Ketiga (Third Plenum) Kongres Partai Komunis Tiong­kok ke-11 pada 1978 menyetujui kebija­kan eko­nomi pin­tu terbuka. Kebijakan ter­sebut di­realisasikan dalam pro­g­ram­ pem­ba­ngu­n­an infrastruktur pedalaman, mendo­rong in­vestasi domestik dan asing, menarik in­ves­tasi perusahaan suk­ses di pesisir ma­suk ke pedalaman, dan mema­suki era in­dus­­trialisasi di berbagai sektor baik in­dust­ri ringan berbasis manu­faktur yang mem­­pro­duksi mainan anak-anak, per­ka­kas rumah tangga, barang elek­tro­nik, alat transportasi hingga industri berat mem­bu­tuhkan teknologi tinggi dan rumit seperti pro­duksi pesawat terbang, satelit, dan nu­klir.

Pemerintah Tiongkok menggenjot dan mendukung ke­kuat­an produksi mu­lai terkecil sekelas UKM hingga skala be­sar korporasi. Hasilnya, berbagai ma­cam produk di pasar dunia baik kios ke­cil, toko, supermarket hingga mall di­ban­jiri pro­duk-produk buatan Tiong­kok ber­label 'made in China'. Peme­rintah Tiong­kok juga benar-benar melin­dungi eko­no­mi­nya dengan tidak mem­buka diri se­belum kekuatan ekonomi da­lam ne­ge­rinya siap bersaing di kancah glo­bal. Hal ini perlu di­contoh Indonesia agar mem­per­kuat fondasi ekonomi da­lam ne­geri ter­lebih dahulu baik per­tanian, industri dan jasa hingga be­nar-be­nar kuat dan mam­pu bersaing secara global, barulah membuka diri dalam bentuk pasar bebas baik MEA, TPP maupun ACFTA..

Selain itu, Pemerintah Tiongkok juga se­rius memberantas ko­rupsi dengan men­jatuhkan hukuman mati. Karena sa­dar korupsi merusak mental, meng­ham­bat pembangunan dan dana meng­han­cur­kan investasi pembangunan.Sejak Presi­den Tiong­kok Xi Jinping menjabat pada 14 Maret 2013, ia berte­kad membe­ran­tas korupsi dengan mati. Menurut data Am­nesti Internasional, sedikitnya 4000 koruptor dihukum mati di Tiong­kok tiap tahunnya. Indonesia bisa belajar dari Tiongkok soal memberangus korup­si yang sudah meng­gurita. Mungkin hu­­ku­man mati efektif untuk menghukum ko­ruptor di Indonesia yang suka meng­ko­rupsi uang negara, bantuan sosial, dan da­na pembangunan.

Keunggulan lain negara Tiongkok adalah sikap ulet, kerja keras, pantang menyerah dan mampu beradaptasi. Hal tersebut menciptakan kekuatan mental luarbiasa mendorong peme­rin­tah, tenaga kerja dan pengusaha Tiongkok berhasil mencip­takan kekuatan ekonomi luar biasa yang tidak hanya berbasis peme­rin­tah - pengusaha, tetapi juga berbasis ke­kuatan ekono­mi rakyat banyak berupa in­dustri manufaktur rumahan hingga in­dustri skala besar pabrik besar. Indonesia dapat meniru dengan mendukung UKM dan industri swadaya masyarakat se­perti batik, industri kerajinan tangan, per­kakas rumah dan lain-lain yang di­kelola rakyat untuk dapat bersaing di pasar global.

Keunggulan lainnya adalah sikap he­mat. Terbukti Tiongkok ada­lah negara yang memiliki cadangan devisa terbesar di dunia mencapai US$1 triliun. Selain itu, Tiongkok juga meng­genjot sektor pen­didikan dan riset dengan anggaran men­capai 2 persen dari PDB nya. Se­hingga pendidikan dan hasil riset Tiong­kok semakin memperkuat dan mem­per­kokoh ekonomi dan inovasi produk industrinya. Bahkan, riset Tiongkok merupakan terbesar ke-2 setelah Ame­rika Serikat di berbagai bidang baik per­ta­nian, manu­faktur, industri, kesehatan, me­sin, sains, humaniora dan lain-lain. In­donesia juga harus membe­rikan porsi pehatian besar terhadap sektor pendi­di­kan dan riset jika ingin maju dan ber­saing di kancah global.

Indonesia Mandiri

Indonesia memiliki peluang besar me­ngikuti langkah Tiong­kok menjadi ne­gara dengan pertumbuhan ekonomi sta­bil dan mampu bersaing di pasar global. Tentunya terlebih dahulu mem­be­nahi berbagai sektor di dalam negeri se­perti infras­truktur, ketersediaan energi, daya saing industri, pertanian, pen­di­dikan, kesehatan dan program konkret memajukan eko­nomi kerakyatan. Ka­rena mayoritas ekspor Indonesia masih dalam bentuk bahan mentah dan me­miliki nilai jual rendah. Akan lebih baik jika dapat diolah menjadi bahan jadi le­wat in­dustrialialisasi dan hasil inovasi yang dihasilkan oleh riset dan dipasarkan de­ngan keunggulan daya saing produk.

Mustahil berharap ekonomi dan mata uang Indonesia kuat dan stabil tanpa ke­mandirian dan keunggulan daya saing baik produk ekspor maupun tenaga kerja. Na­mun, hal itu dapat terwujud bila pe­merintah tegas bergegas membenahi se­gala sektor baik daya saing tenaga kerja, daya saing produk, ke­mam­­puan menge­lola kekayaan alam dan tambang secara man­­diri, pemberantasan korupsi dan didukung SDM yang berlatar bela­kang ke­terampilan dan pendidikan yang baik.

(analisadaily.com)
Opini