SEMARANG - Pengguna Surat Keterangan Domisili (SKD) yang tidak sesuai untuk PPDB SMA Negeri di Jawa Tengah mencapai 446 kasus. Bahkan ada orang tua yang meminta seorang warga berbohong sebagai saksi terkait SKD yang diajukan.

Hal itu diungkapkan Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo, kepada wartawan saat menghadiri HUT Bhayangkara di Lapangan Pancasila Simpang Lima Semarang, Rabu (10/7/2019).

Ganjar mengatakan sebelumnya tercatat 444 SKD tidak sesuai. Setelah sistem dikunci ternyata terungkap ada 2 lagi lainnya yang terpaksa harus didiskualifikasi. "Yang dua itu setelah close, kita telepon orang tuanya ternyata tidak sesuai dan harus didiskualifikasi," kata Ganjar, Rabu (10/7/2019).
Ganjar menjelaskan, 444 pengguna SKD tidak sesuai atau palsu yang sebelumnya terungkap masih bisa dikembalikan ke jalur yang sesuai karena pendaftaran belum ditutup. Namun untuk 2 yang terakhir memang harus dilakukan tindakan tegas sesuai aturan.

Bahkan salah satu dari yang didiskualifikasi tersebut ketahuan karena ada warga Kendal yang berusaha meminta maaf. Dia mengaku sebelumnya diminta salah satu orang tua pendaftar untuk mengakui SKD yang diajukan asli, padahal tidak.


Terkait peristiwa itu, Ganjar merasa bangga karena masih ada kesadaran untuk jujur. Ia menyebut pemalsuan SKD bukan masalah kecil karena berhubungan dengan pendidikan. Jika nantinya ketahuan setelah anak masuk sekolah pun tindakan tegas juga akan dilakukan.

"Orang yang dikondisikan berbohong itu akhirnya tidak bisa tidur sampai cari kepala sekolah minta maaf. Kita bangga masyarakat Jateng ada yang punya prinsip jujur, ini bukan hal kecil, ini masalah pendidikan. Saya bangga, saya lagi cari orangnya," pungkasnya.

Untuk diketahui, pengumuman PPDB online SMA Negeri di Jateng sudah diumumkan kemarin. Tercatat total pendaftar ada 123.645 orang dan yang diterima 111.215 orang dari daya tampung 115.908 kursi. Masih adanya sisa kursi kosong tersebut dialami oleh SMA Negeri di beberapa Kabupaten dan letaknya pinggiran.
Pendidikan