Anggaran Sekolah Swasta Gratis Capai Rp 90 M dari APBD

PT.SPIRIT INTI MEDIA

Kamis, 17 Jul 2025 10:22

Detiknews.com

Program sekolah swasta gratis di Jakarta sudah mulai berjalan. Staf Khusus Gubernur dan Wakil Gubernur Bidang Komunikasi Publik, Chico Hakim, menyebut total anggaran yang disiapkan sekitar Rp 90 miliar.

"Sekitar Rp 90 miliar. Separuh lebih diambil dari APBD yang existing. Sisanya menunggu APBD-P diketok di DPRD akhir bulan ini," kata Chico saat dikonfirmasi, Kamis (17/7/2025).

Dana ini akan digunakan untuk membiayai kebutuhan siswa di sekolah swasta yang menjadi mitra Pemprov DKI. Dengan skema ini, diharapkan siswa yang tidak tertampung di sekolah negeri tetap bisa menikmati pendidikan gratis.

Sementara itu, saat ini pihaknya juga masih mematangkan regulasi terkait program sekolah swasta gratis. Chico menyebut penyusunan Peraturan Gubernur (Pergub) ditargetkan rampung paling lambat dua bulan ke depan.

"Paling lama sekitar dua bulan. Proses penyusunan produk hukumnya masih terus berjalan di dinas (pendidikan) bersama biro hukum," ujarnya.

Sebelumnya, Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta memastikan sebanyak 40 sekolah swasta telah ditetapkan sebagai pilot project untuk tahun ajaran 2025/2026.

"Pelaksanaan piloting sekolah swasta gratis sudah dilaksanakan di 40 sekolah yang telah ditetapkan sebelumnya bersamaan dengan sekolah reguler lainnya," kata Sekretaris Dinas Pendidikan DKI Jakarta Taga Radja Gah saat dikonfirmasi, Senin (14/7).

Taga menjelaskan, total kuota yang disediakan untuk program sekolah swasta gratis ini mencapai 4.932 kursi dengan 142 rombongan belajar (rombel). Jumlah tersebut diperuntukkan bagi siswa baru maupun siswa lama yang sudah terdaftar di sekolah tersebut.

"Kuota murid baru 4.932 dengan 142 rombel di 40 sekolah sebagai uji coba atau piloting, mulai tahun ajaran 2025/2026," ujarnya.

Ia menjelaskan, seluruh siswa di sekolah yang ditetapkan sebagai pelaksana program wajib digratiskan tanpa terkecuali. Sekolah tidak diperbolehkan menerapkan biaya pada sebagian siswa.

"Kedua juga enggak boleh kombinasi, misalnya sebagian bayar, sebagian gratis. Ini enggak boleh, semua harus gratis," tegasnya.

Untuk mencegah penyimpangan seperti jual-beli bangku, Disdik DKI menerapkan pengawasan ketat melalui sistem Data Pokok Peserta Didik (Dapodik).

"Setelah PPDB ini kan sekolah melapor ke Dapodik, terus nanti difilter ke kita. Nanti bisa kena penalti, bisa kena teguran," pungkasnya.***(detiknews.com)

Sumber: Detiknews.com

Pendidikan

Berita Terkait

Kamis, 23 Apr 2026 21:18

Pendidikan Vokasi Harus Sesuaikan Kompetensi Lulusan dengan Kebutuhan Industri

SURABAYA �" Penguatan pendidikan vokasi kembali menjadi bahan diskusi, seiring dorongan untuk menyesuaikan kompetensi lulusan dengan kebutuhan industri, khususnya di sektor ekonomi kreatif dan k

Kamis, 23 Apr 2026 21:15

Contoh Surat Tugas Pengawas TKA 2026 Lengkap dengan Penjelasannya

JAKARTA - Tes Kemampuan Akademik (TKA) merupakan bentuk evaluasi yang dirancang untuk mengukur kemampuan literasi dan numerasi peserta didik pada jenjang akhir pendidikan. Pelaksanaannya dilakuka

Kamis, 23 Apr 2026 21:09

Salah Bantal Bikin Leher Kaku? Ini Cara Aman untuk Mengatasinya

BANYAK orang pernah mengalami kondisi bangun tidur dengan leher terasa kaku atau nyeri. Hal ini pun sering dikaitkan dengan salah bantal.Meski terdengar sepele, kondisi salah banta

Kamis, 23 Apr 2026 21:05

Apakah Pegal-Pegal Setelah Padel atau Olahraga Lain Wajar? Ini Kata Dokter

BANYAK orang kerap merasakan pegal setelah main padel atau menjalani olahraga lainnya. Biasanya rasa pegal tak langsung timbul setelah bermain.Beberapa orang biasanya baru mer

Kamis, 23 Apr 2026 21:03

Viral! Trump Disebut Nyaris Aktifkan Kode Nuklir ke Iran, Dihentikan Jenderal AS

JAKARTA - Klaim mengejutkan muncul terkait Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, yang disebut sempat mencoba mengakses kode nuklir dalam sebuah pertemuan darurat di Gedung Putih. Namun, langkah

komentar Pembaca