Hanya 15 Persen Anak Muda Yogyakarta yang Bisa Lanjutkan Kuliah

PT.SPIRIT INTI MEDIA

Senin, 21 Jul 2025 14:22

Berita satu.com

Fakta menarik terungkap, hanya 15 persen anak muda asli Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang melanjutkan kuliah. Hal ini bertolak belakang dengan citra Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

Penyebabnya itu adalah kesenjangan akses, program beasiswa terbatas, dan kebijakan yang belum berpihak membuat pendidikan terasa makin elitis.

Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Gunungkidul Ery Agustin menyuarakan kegelisahan akan hal tersebut. Ery menyebut kondisi pendidikan di DIY, terutama Gunungkidul, sudah berada dalam titik rawan.

“Banyak anak muda di DIY, terutama baru lulus sekolah menengah, tidak melanjutkan kuliah. Salah satu penyebab utamanya adalah kemiskinan,” kata Ketua Bapemperda DPRD Gunungkidul, Ery Agustin kepada Beritasatu.com, Senin (21/7/2025).

Pernyataan Ery bukan tanpa dasar, dirinya mengutip data BPS yang menunjukkan bahwa 22,27 persen warga DIY hanya tamat SD, 39 persen berhenti di jenjang sekolah menengah, dan sisanya bahkan putus sekolah di tengah jalan.

“Yang lebih mencengangkan, angka partisipasi kuliah anak-anak asli DIY hanya sekitar 15 persen, sangat timpang jika dibandingkan dengan citra Yogyakarta sebagai kota intelektual,” ungkap Ery.

"Apakah ini karena mereka memang tidak mau kuliah? Atau karena keadaan memaksa mereka berhenti," tanya Ery.

Ery menegaskan pemerintah daerah sebenarnya pernah mencoba menjawab lewat Program Kuliah Istimewa yang dijalankan Balai Pemuda dan Olahraga (BPO) DIY. Namun, sambung Ery, program itu masih jauh dari ideal.

“Kuotanya terbatas, hanya mencakup jenjang D-4, dan hanya berlaku di beberapa universitas tertentu. Kenapa tidak dibuat lebih luas? Harusnya bisa untuk S-1, dan bisa di semua kampus di DIY,” sergah Ery.

Ery menambahkan, pendekatan kebijakan seperti ini justru berpotensi menyandera anak muda dalam pilihan yang sempit. Anak-anak yang sebenarnya memiliki potensi besar akhirnya dipaksa kuliah di kampus yang bukan minat mereka, hanya karena itulah satu-satunya akses beasiswa yang tersedia.

“Jangan sampai karena program kuliah gratis hanya di kampus tertentu, anak-anak kita jadi kuliah karena terpaksa, bukan karena sesuai pilihan mereka,” ujar Ery.

Lebih jauh, Ery menyoroti sistem distribusi beasiswa yang tidak berpihak pada kondisi riil masyarakat. Ia mengkritisi kebijakan yang hanya mengarahkan bantuan kepada warga di zona “kantong kemiskinan” berdasarkan peta administratif.

“Padahal, banyak warga miskin tinggal di luar zona itu. Jangan sampai Beasiswa Istimewa justru menyandera warga miskin, karena penyalurannya hanya berdasarkan data wilayah, bukan realitas ekonomi warga,” tegas Ery.

Bagi Ery, pendidikan tak bisa ditangani setengah hati. Ia menyerukan perlunya regulasi dan kebijakan yang benar-benar berpihak pada masyarakat, bukan sekadar simbol komitmen pemerintah. Pemerintah harus berani melakukan litigasi sosial, jika pendidikan ingin jadi program utama DIY.

“Kenapa anak-anak Yogyakarta hari ini tidak suka kuliah? Karena apa? Ini harus dijawab dengan serius,” tandas Ery.

Litigasi sosial yang dimaksud, bukan dalam konteks hukum semata, tetapi upaya sistematis untuk menggugat kebijakan yang tidak adil, menata ulang prioritas anggaran, dan menghapus diskriminasi akses pendidikan berbasis wilayah administratif.

Menurutnya, jika DIY ingin tetap layak menyandang predikat Kota Pendidikan, maka keberpihakan dalam regulasi dan kebijakan pendidikan harus nyata, terukur, inklusif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat paling rentan.

“Jangan hanya bangga pada reputasi kampus-kampus megah. Lihatlah anak-anak muda di pelosok Gunungkidul yang bahkan tak mampu membayar ongkos pendaftaran kuliah. Di sanalah seharusnya negara hadir,” pungkas Ery.***(Berita Satu.com)

Sumber: Berita satu.com

Pendidikan

Berita Terkait

Jumat, 19 Jun 2026 17:15

Lewat Literasi Digital, PHR Dukung Wartawan Semakin Adaptif dan Profesional

DURI - Di tengah derasnya arus disrupsi teknologi dan kompleksitas informasi industri hulu migas, kolaborasi solid antara industri dan jurnalis menjadi kunci utama dalam mengawal kedaulatan energi nas

Jumat, 19 Jun 2026 17:11

Kodim 1714/Puncak Jaya Laksanakan Kegiatan Jumat Sehat

Mulia �" Kodim 1714/Puncak Jaya kembali melaksanakan kegiatan Jumat Sehat yang diikuti oleh prajurit dan anggota Persit KCK Cabang XLI Dim 1714/PJ. Kegiatan ini merupakan agenda rutin satuan yang ber

Jumat, 19 Jun 2026 16:26

Hadir di Ttengah Kesulitan, Satlantas Polres Inhu Salurkan Air Bersih untuk Warga

RENGAT-Kepedulian terhadap sesama ditunjukan jajaran Satuan Lalulintas (Satlantas) Polres Indragiri Hulu (Inhu) yang hadir ditengah kesulitan warga yang membutuhkan, dengan menyalurkan bantuan air ber

Jumat, 19 Jun 2026 16:23

Tepis Isu Sulit Dikonfirmasi, Kabid Humas Polda Riau Jelaskan Aturan Baru Ekspos Berita Sesuai Perkap Nomor 6 Tahun 2023

PEKANBARU - Kepala Bidang Hubungan Masyarakat (Kabid Humas) Kepolisian Daerah (Polda) Riau, Kombes Pol Zahwani Pandra Arsyad, SH, MSi memaparkan mekanisme terbaru terkait komunikasi publik di lingkung

Jumat, 19 Jun 2026 16:19

Lewat Literasi Digital, PHR Dukung Wartawan Semakin Adaptif dan Profesional

DURI, 19 Juni 2026 �" Di tengah derasnya arus disrupsi teknologi dan kompleksitas informasi industri hulu migas, kolaborasi solid antara industri dan jurnalis menjadi kunci utama dalam mengawal kedau

komentar Pembaca