JAKARTA – Sejak tak dijadikan sebagai penentu kelulusan siswa, laporan pengaduan pada ujian nasional (UN) mengalami penurunan yang cukup signifikan. Para siswa sudah tidak terlalu menjadikan ujian negara tersebut sebagai momok. Sayangnya, hal tersebut tak serta-merta menghilangkan masalah dan kecurangan.

Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) sendiri selama UN berlangsung rutin merekap berbagai kendala yang muncul dalam pelaksanaan ujian. Menurut Sekjen FSGI, Retno Listyarti, masalah tetap banyak dan memprihatinkan.

"Menurun jumlah laporan, tetapi kalau masalah tetap banyak dan memperihatinkan, terutama terkait kebocoran kunci dan soal," tuturnya melalui pesang singkat kepada Okezone, Sabtu (9/4/2016).

Terhadap kecurangan dan beredarnya kunci jawaban dan soal, kata Retno, membuat hasil UN tak valid untuk mengukur parameter apa pun. Dia mengungkapkan, indeks integritas yang digadang-gadang mampu menilai tingkat kejujuran suatu sekolah bahkan tak valid lantaran berbagai temuan kecurangan tersebut.

"UN seharusnya tidak digunakan untuk parameter lain, selain sebagai pemetaan. Walau UN tidak lagi jadi penentu kelulusan, tetapi masih dijadikan penentu masuk jenjang pendidikan tinggi. Maka potensi kecurangan akan terus terjadi," ujarnya.

UN sebagai pemetaan, ucap dia, merupakan perintah UU Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dengan diberlakukan hanya sebagai pemetaan, kasus kecurangan otomatis hilang. Sekolah tidak lagi berlomba-lomba meraih nilai tertinggi UN bagi para siswanya.

"Pemetaan itu bukan untuk prestise, tetapi untuk melakukan intervensi peningkatan kualitas pendidikan dan memberikan bantuan kepada sekolah. Misalnya, hasil UN bahasa Inggris jelek, ternyata setelah di survei sekolah tersebut tak punya laboratorium bahasa. maka negara membangunkan laboratorium. Kemudian tiga tahun lagi dievaluasi hasil UN-nya, ada peningkatan tidak," paparnya.

Retno menyebut, selama ini UN baik di Papua maupun Jakarta sama-sama lulus 100 persen. Sehingga tak tergambar masalah pendidikan dan intervensinya harus berdasarkan apa.

"Pemerintah cukup mengganti kebijakan UN hanya sebagai pemetaan, kemudian kecurangan akan berhenti," tandasnya. (okezone.com)