dok. Okezone

Ilustrasi: suasana sekolah.

MEDAN - Tahun depan, pengelolaan SMA/sederajat di Sumatera Utara (Sumut) tidak lagi di bawah kewenangan pemerintah kabupaten (Pemkab). Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut akan mengambil wewenang tersebut pada Oktober 2016.

Saat ini, menurut Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi Sumut, Ernawati, pihaknya masih melakukan pendataan dan persiapan pengalihan tersebut. "Target kami, validasi atas data-data SMA dan SMK itu bisa selesai di Februari 2016, dan pengalihannya bisa direalisasikan Oktober 2016," ujar Ernawati.

Erna menjelaskan, pengalihan kewenangan pengelolaan SMA/SMK ini merupakan implementasi dari UU No.23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah. Dalam undang-undang tersebut diamanatkan pembagian urusan kependidikan antara pusat, provinsi dan kabupaten/kota. Meski demikian, kata Erna, undang-undang tersebut belum ada turunannya, berupa pedoman pelaksanaan pengalihan pengelolaan SMA/SMK. Karena itulah, sambil menunggu turunan undang-undang tersebut, pihaknya melakukan pendataan.

"Jadi ke depan, pendidikan dasar dan menengah pertama akan tetap dikelola kabupaten/kota; baik itu pengawasan maupun perizinannya. Sementara pendidikan menengah atas umum dan khusus dikelola pemerintah provinsi; termasuk urusan para guru. Sedangkan pemerintah pusat berkewenangan dalam hal akreditasi sekolah," tambah Erna.