mencatat beberapa hal positif dan negatif.

Anggota Dewan Pertimbangan FSGI, Doni Koesoema A, menilai, telah ada perbaikan dalam kebijakan pendidikan. Dia menyebut, ujian nasional (UN) yang tidak lagi dipakai sebagai syarat kelulusan serta Permendikbud 23/2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti yang mengarahkan siswa pada semangat cinta bangsa sebagai hal positif.

"Sayangnya, masih ada praksis-praksis pendidikan yang kurang pas karena kebijakan pendidikan ini belum terkoneksi satu sama lain," kata Doni dalam keterangan tertulis FSGI yang diterima Okezone, Senin(26/10/2015).

Perihal revisi kurikulum 2013, kata anggota Dewan Pertimbangan FSGI lainnya, Itje Chodidjah, belum berjalan lancar. Padahal, proses revisi tersebut sudah melibatkan publik.

"Bila hal-hal fundamental seperti konsep kompetensi inti (KI) dan kompetensi dasar (KD) tidak direvisi, maka masalah pada kurikulum 2013 akan berlarut-larut dan membingungkan guru. Secara teknis, mereka yang masih melaksanakan Kurikulum 2006 kesulitan menemukan buku-buku pelajaran di lapangan," tambah Itje.

Selain itu, Sekretaris Jenderal (Sekjen) FSGI, Retno Listyarti menyampaikan, kebijakan UN tidak lagi menjadi penentu kelulusan memang perlu diapresiasi. Namun, tetap perlu dikritisi karena tetap dijadikan penentu masuk ke jenjang yang lebih tinggi.

"Selain itu, kebocoran UN SMA 2015 di google drive tidak jelas penyelesaiannya, tidak memberi efek jera pada pembocor, dan belum ada pengusutan secara tuntas," tegasnya.