Sahril Ramadhana

ilustrasi

SIAK - Kisah tragis yang menimpa beberapa tenaga pendidik di kabupaten Siak baru-baru ini menjadi buah bibir dikalangan masayarakat.

Pasalnya pemberhentian sepihak yang dilakukan dinas terkait terhadap beberapa mantan pegawai honorer di dunia kependidikan di kabupaten ini, berbanding terbalik dengan pernyataan yang di lontarkan Sekjen PB PGRI M. Qudrat Nugraha,PH.D saat memberikan sambutan di acara Porseni (Pekan Olahraga dan Seni) PGRI (Persatuan Guru Republik Indonesia) Tingkat Nasional di Lapangan Tugu Kota Siak Sri Indra Pura  Senin 22/8 lalu.

Dia mengungkapkan, hampir semua provinsi di Indonesia kekurangan tenaga pengajar (Guru,Red). Bahkan dia mengatakan kurang lebih 700.000 tenaga pengajar yang dibutuhkan di Indonesia saat ini.

Menyimak pernyataan ini, Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Siak Sujarwo mengatakan akan meminta data kepada Dinas Pendidikan kabupaten Siak terkait beberapa tenaga pengajar yang akan di rumah kan.

"Terkait masalah ini sudah pernah kita bahas di DPRD. Kita akan meminta data-data ke Dinas pendidikan terkait pemecatan ini. Semua harus punya dasar kalau memang di rumahkan," ucap Politisi PAN tersebut saat di temui usai Sidang Paripurna, Selasa 23/8 malam lalu.

Lanjutnya, Komisi I DPRD Siak sudah pernah membahas bersama Dinas Pendidikan terkait 85 tenaga pengajar yang akan dirumahkan di kabupaten Siak. Ia juga berharap, pemecatan tenaga pengajar di dunia kependidikan harus memiliki dasar.

"Paling tidak ada surat peringatan (SP) bagi para guru yang membuat kesalahan sebelum di rumah kan. Jangan lansung di keluarkan," ujar dia.

Oleh karena itu tambahkan Ketua Komisi I ini, Komisi yang dipimpinnya tersebut akan segera meminta data akurat ke Dinas Pendidikan, terkait jumlah yang kongkrit tenaga pengajar yang akan dirumahkan. (ril)