ROKAN HULU �" Posisi guru dan tenaga kependidikan non PNS di sekolah negeri utamanya yang berusia di atas 35 tahun makin terjepit. Bagaimana tidak, mereka sudah tidak bisa lagi mengikuti seleksi CPNS 2019 karena masih adanya pembatasan usia maksimum 35 tahun. 

Di sisi lain dari hasil Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) antara Komisi II DPR RI dengan Menpan RB tenaga honorer di instansi akan dihapuskan. Sehingga para honorer umur 35 keatas itupun meminta pemerintah Kabupaten untuk ikut memperjuangkan nasib mereka termasuk di Kabupaten Rokan Hulu (Rohul), Provinsi Riau.

Terkait keluhan itu, Pemkab Rokan Hulu melalui Dinas Pendidikan Pemudan dan Olahraga (Disdikpora) setempat akan melakukan berupaya dengan berjuang mempertahankan nasib tenaga guru honorer yang usianya diatas 35 tahun ke atas bisa mendapatkan perhatian.

Bentuk dukungan Pemkab Rohul melalui Disdikpora Rohul telah mengeluarkan Surat Rekomendasi kepada perwakilan mereka honorer itu untuk ikut berpartisipasi pada pelaksanaan Rakornas yang akan dilaksanakan pada 20 Februari 2020 di Jakarta.

Surat Rekomendasi itu berisikan bahwa memohon kepada presiden RI untuk mengeluarkan Keputusan Presiden (Kepres) sebagai payung hukum bagi guru dan tenaga kependidikan Honorer Non Kategori usia diatas 35 tahun (GTKHNK 35+) diangkat sebagai ASN tanpa tes.

Kemudian, memohon kepada Presiden RI terkait honorarium guru dan tenaga kependidikan yang selama ini dibebankan kepada APBD Provinsi/Kabupaten/Kota di alihkan ke APBN dan dibayar penuh setiap bulannya sesuai dengan standar UMR yang berlaku.

Disampaikan Kadisdikpora Rokan Hulu Drs H Ibnu Ulya MSi, sangat disayangkan jika tenaga guru honorer yang usianya 35 tahun keatas itu benar akan di rumahkan.

Tentu ini sangat memperihatinkan dan seharusnya Pemerintah Pusat dan DPR RI memperjuangkan nasib mereka karena sudah mengabdi sebagai pahlawan tanpa jasa.

Kalau benar dilaksanakan oleh pemerintah pusat sesuai pada rapat di DPR RI itu belum lama ini, hal ini akan berdampak pada dunia pendidikan kedepan, penyebabnya karena berkurangnya tenaga yang mengajar dan yang mendidik para pelajar siswa/i di sekolah.

“Kita prihatin, kalau benar-benar mereka di rumahkan, yang mengajar siswa nanti di sekolah siapa ? kerena mereka di rumahkan. Kita di Rokan Hulu masih sangat membutuhkan, selain mereka juga sudah pengalaman mengajar," tutur Kadisdikpora Rokan Hulu.Kamis (13/2/2020) kepada wartawan usai rapat bersama guru honorer usia 35 tahun ke atas yang akan berangat ke Jakarta pada acara Rakornas tersebut.

Seharusnya, Pemerintah Pusat, meningkatkan kesejahteraan guru honor katanya, jangan melihat sesuatu yang ada di Pemerintah Pusat yang sudah lengkap, di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ini, masih banyak daerah-daerah sulit dan yanv terpencil yang masih butuh pelayanan guru mengajar di sekolah.

Lanjutnya, di Kabupaten Rokan Huluzguru honor yang tercatat ada 2. 200 orang lebih. Seharusnya Pemerintah harus cari solusi yang tepat mengatasi ke beradaan guru honor ini, jangan honorer umur 35 keatas ini diberhentikan. 

"Mari kita berpikir, kalau benar akan mereka red. diberhentikan, itu berarti nanti akan berdampak buruk pada pelayanan pendidikan kita kedepan,” kata Ulya lagi 

Pada pelaksanaan Rakornas itu nanti, Kadis Dikpora Rohul berharap supaya pemerintah pusat mencari solusi yang terbaik agar para guru-guru sudah mengabdi yang cukup lama ini diberikan jalan keluar. Maksudnya adalah salah satu bentuk penghargaan oleh pemerintah pusat terhadap pengabdian guru tersebut.

“Dimana pengabdiannya selama ini kan sebenarnya tidak memenuhi standar dengan penghasilan yang menim. Justru itu di akhir usia mereka dapat menikmati bagaimana jadi pegawai negeri ataupun seperti P3K yang gajinya diatas 3 atau 4 juta itu lah,” harapnya.

Ibnu Ulya menyebutkan, jumlah guru honerer yang usianya diatas 35 tahun ke atas yang tercatat di kabupaten Rokan Hulu berjumlah sekitar 354 orang guru. Untuk yang berangkat menghadiri Rakornas nanti di Jakarta sekitar 7 orang mewakili Guru Honorer usia 35 tahun ke atas.

"Kita berharap dari perjuangan mereka guru honor umur 35 tahun keatas ini bisa bertemu langsung Bapak Presiden RI Joko Widodo dan solusinya bisa diberikan dengan hasil yang meningkatkan kesejahteraan para guru dan peningkatan mutu pendidikan di Indonesia," pungkasnya.