Afdal Aulia
Abrasi di Desa Pergam Rupat Bengkalis
BENGKALIS-Sudah puluhan tahun ombak dari Selat Melaka meluluhlantakkan kebun dan perkampungan masyarakat di wilayah pesisir kabupaten Bengkalis. Tapi upaya penanganan sampai sekarang belum maksimal, pemerintah didesak membuka mata dan segera bertindak.
Sejarah dan cerita sedih soal abrasi yang berkepanjangan juga akan menjadi kisah duka bagi generasi mendatang bahwa di laut itu pernah ada kampong tempat nenek moyang mereka hidup dahulunya, yang berubah menjadi lautan. Tak ada lagi cerita hari esok tentang kebun kelapa, kebun karet atau kebun palawija serta rumah gubuk di kampong itu, karena sudah ditenggelamkan ombak dan hanya akan menyisakan kenangan tanpa bekas bagi anak cucu mereka nanti.
"Kita sangat berharap pemerintah segera membangun turap atau apapun namanya untuk menahan laju gelombang abrasi dari Selat Melaka itu. Kalau tidak, kampong kami akan tenggelam dalam waktu yang tidak lama lagi,"harap Didik, warga desa Jangkang, Minggu (18/09/2016).
Abrasi disepanjang Selat Melaka di Kabupaten Bengkalis sudah menjadi persoalan klasik yang belum tertangani dengan baik. Karena penanganan abrasi tidak semudah membangun infrastruktur lainnya, butuh pembiayaan yang besar serta perencanaan yang matang, karena struktur tanah pantai yang berbeda antar daerah yang terkena dampak abrasi belum lagi luas daratan yang sudah digerus abrasi.
Pemerintah Kabupaten Bengkalis sendiri sudah berupaya se-maksimal mungkin melakukan penanganan, tapi keuangan daerah yang terbatas membuat langkah penanganan abrasi harus dilakukan secara kolektif dan komprehensif, bukan setengah-setengah. Disisi lain penanganan abrasi yang sudah dilakukan masih jauh dari yang seharusnya dilakukan.
Bahkan anggota Komisi II DPRD Bengkalis yang membidangi masalah pembangunan daerah Fakhrul Nizam ST mengakui kalau dalam penanganan abrasi harus dilakukan secara bersama atau kolektif dengan menggunakan pola sharing program dan sharing budget. Kalau tidak ada sharing, menurutnya hanya akan sia-sia, karena keterbatasan keuangan daerah dan masih ada skala prioritas pembangunan di sektor lainnya yang harus dibiayai oleh APBD Bengkalis setiap tahunnya.
Ia menyebut, pemerintah provinsi, pemerintah pusat bersama Pemkab Bengkalis harus duduk bersama merumuskan sebuah konsep atau grand design tentang pola penanganan abrasi, termasuk dari sisi pembiayaan, bukan sebatas statement saja. Selain abrasi meluluhlantakkan perkampungan dan perekonomian masyarakat, juga mengganggu kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonsia (NKRI), karena mayoritas daerah yang terkena abrasi merupakan bagian terluar dari NKRI atau disebut wilayah perbatasan.
"Semua stake holder harus membuka mata dan melakukan action nyata untuk penanggulangan abrasi, sehingga tidak ada lagi masyarakat yang digusur oleh gelombang atau kampong yang berubah menjadi lautan. Pemerintah provinsi dan pusat jangan berdiam diri, atau sebatas meninjau dan berstatement tentang bahaya abrasi, tapi yang terpenting adalah bagaimana menyelamatkan kehidupan di masa mendatang,jangan biarkan kampung-kampung itu tenggelam,"tegas Fakhrul.
Disinggungnya juga bahwa Pemkab Bengkalis sebenarnya sudah cukup ngotot dan berulangkali mengajukan permohonan dalam hal pendanaan kepada pemerintah provinsi dan pusat untuk turut serta dalam penanganan abrasi. Tapi sejauh ini kontribusi pemerintah provinsi dan pusat masih minim, sementara garis pantai yang sudah terkena abrasi mencapai puluhan kilometer (KM) diseluruh kawasan pesisir di Bengkalis.
"Penanganan abrasi selain membangun turap juga harus diselingi dengan penanaman mangrove (bakau,red). Itu juga membutuhkan pembiayaan. Perlu juga diingat bahwa persoalan abrasi adalah masalah nasional yang akan mengancam kedaulatan NKRI apabila penanganannya tidak dilakukan sesegera mungkin. Kawasan yang terkena abrasi itu adalah pulau terluar atau daerah perbatasan, dan disana marwah NKRI juga dipertaruhkan,"ulas Fakhrul.(afd)
Peristiwa