Arogan, TNI/Polri tak Sadar Digaji Rakyat
Laporan : Pandapotan Silalahi
Selasa, 01 Sep 2015 10:11
Neta S Pane, Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) dalam siaran persnya menilai, sulitnya mengatasi bentrokan ini disebabkan tiga hal. Pertama, oknum-oknum di TNI maupun di Polri belum menyadari bahwa mereka aparatur yang digaji rakyat untuk menjaga ketertiban di masyarakat. Kedua, oknum-oknum berseragam itu lebih mengedepankan sikap arogan dan semangat korsa yang tidak pada tempatnya, sehingga tidak bisa menahan diri dan sering lepas kendali.
Ketiga, terjadinya kesalahan strategi dalam menyikap bentrokan. Yakni, saat jajaran bawah bentrokan yang berdamai justru kalangan menengah atas. Seolah perdamaian itu tidak menyentuh jajaran bawah. Akibatnya bentrokan antar jajaran bawah TNI-Polri tetap saja terjadi. Anehnya lagi, akibat banyaknya bentrokan TNI-Polri, sistem pendidikan TNI-Polri di tingkat akademi disatukan. Padahal yang bentrok selama ini tidak pernah menyangkut kalangan atas atau alumni akademi, yang bentrok hanyalah jajaran bawah.
''Artinya, penyatuan sistem pendidikan TNI-Polri di tingkat akademi tidak akan menjamin tidak adanya lagi bentrokan. Faktanya tahun 2015 ini sudah dua kali terjadi bentrokan TNI-Polri. Yang ada, dengan penyatuan pendidikan ini justru Polri makin represif. Sebab di enam bulan pertama, anggota Polri mendapat pendidikan ala militer yang selalu mengedepankan sikap sikap represif. Sebab, secara basic anggota Polri sudah ditanamkan jiwa militeristik,'' kata Neta.
Tentunya, menurut Neta, nilai-nilai awal yang ditanamkan itu akan menjadi dasar bagi kehidupan dan dinamika kepolisian ke depan.
''Situasi ini akan sangat berbahaya. Sebab dalam menghadapi masyarakat dan menjalankan tugasnya sebagai pengayom, pelindung dan pelayan masyarakat, orientasi anggota Polri akan bergaya militer.''
Menurut dia, kondisi ini akan bertolak belakang dengan semangat reformasi yang menghendaki lahirnya Polri sebagai polisi sipil yang profesional. Dengan penyatuan sistem pendidikan ini.
''Ke depan publik akan melihat bahwa konflik TNI-Polri di tingkat bawah tidak terselesaikan, justru di tingkat menengah atas akan muncul sikap militeristik yang juga berpotensi memunculkan konflik baru. Artinya, dalam mengatasi masalah konflik TNI-Polri, elit-elit negeri ini memunculkan masalah baru yang tak kalah pelik.''
Peristiwa
PWI Pusat Serahkan Uang Duka kepada Keluarga Almarhum Zulmansyah Sekedang
Pekanbaru-Pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat menyerahkan uang duka cita kepada keluarga almarhum Sekretaris Jenderal PWI Pusat, Zulmansyah Sekedang, sebagai bentuk kepedulian dan pengho
Dasco Pimpin Langsung Raker Bersama Pemerintah Bahas RUU PPRT
JAKARTA - Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad memimpin secara langsung rapat kerja (Raker) yang digelar Badan Legislasi (Baleg) DPR, bersama pemerintah dalam rangka membahas rancangan Undang-
DPR Usul Program MBG Masuk dalam Undang-Undang
JAKARTA â€" Wacana penguatan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan peran Badan Gizi Nasional (BGN) kembali mencuat di tengah dinamika kebijakan publik nasional. Program tersebut dinilai perlu di
Longsor TPST Bantargebang Tewaskan 7 Orang, Eks Kadis LH DKI Ditetapkan Tersangka
JAKARTA â€" Aparat penegak hukum lingkungan menetapkan mantan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta, berinisial AK sebagai tersangka dalam perkara pengelolaan TPST Bantargebang.Insid
Bahlil Ancam Rumahkan ASN yang Hambat Investasi Sektor Energi
JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan komitmen pemerintah mempercepat realisasi investasi di sektor energi. Ia bahkan mengancam akan 'merumahkan