Cegah Karhutla Agar Tak Semakin Meluas, Ini Upaya yang Dilakukan Pemprov Riau
Admin
Kamis, 07 Apr 2022 16:14
PEKANBARU - Gubernur Riau (Gubri), Syamsuar menyampaikan guna mengantisipasi agar Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) tidak semakin meluas, Pemprov Riau bersama Forkopimda Riau dan seluruh stakeholder terkait telah melakukan berbagai langkah kesiapan menghadapi Karhutla di Riau.
Ia menjelaskan beberapa langkah itu yakni Pemprov Riau telah memberikan imbauan kepada bupati/wali kota terkait peringatan dini dan langkah-langkah antisipasi menghadapi ancaman bencana Karhutla Nomor 360/BPBD/II/2022/102 Tanggal 16 Februari 2022.
"Lima kabupaten di Provinsi Riau telah menetapkan status siaga darurat karhutla yaitu, Kabupaten Kepulauan Meranti, Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Indragiri Hilir dan Kabupaten Rokan Hulu," katanya, Kamis (7/4/2022).
Syamsuar melanjutkan, Pemprov Riau juga telah menetapkan status siaga Karhutla melalui Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor Kpts.653/III/2022 Tanggal 21 Maret 2022 selama 255 hari terhitung pada tanggal 21 Maret sampai dengan 30 November 2022.
Kemudian, telah dilakukan pembentukan komando Satgas pengendalian Karhutla di Provinsi Riau Tahun 2022 melalui Keputusan Gubernur Riau nomor : Kpts.670/III/2022 pada tanggal 13 Maret 2022.
"Kami juga telah melakukan apel siaga bencana Karhutla di Provinsi Riau pada tanggal 31 Maret 2022, yang melibatkan banyak pihak, TNI/Polri, relawan, masyarakat dan lainnya," sebutnya.
Orang nomor satu di Riau ini melanjutkan, kesiapan penanganan Karhutla berikutnya di Riau adalah melakukan patroli dan pemadaman titik api secara terpadu melibatkan TNI, Polri, BPBD, Manggala Agni, Satpol PP, Damkar, Polhut DLHK, dunia usaha dan Masyarakat di beberapa lokasi atau desa rawan Karhutla.
Berikutnya, terus melakukan sosialisasi tidak membuka lahan dengan cara membakar dan menyiapkan 12 unit alat berat untuk membantu masyarakat dalam membuka lahan tanpa membakar serta melakukan pelaksanaan penegakan hukum bagi yang kedapatan membuka lahan dengan cara dibakar.
"Belajar dari dua tahun ini kasus Karhutla menurun, sinergitas antar stakeholder itu sangat penting dan adanya teknologi modifikasi cuaca ini sangat membantu sekali," ujarnya.
Gubri mengharapkan, upaya-upaya yang telah dilakukan selama ini dalam menangani Karhutla dapat dipertahankan dan bila perlu dapat ditingkatkan, sehingga antisipasi Karhutla bisa terlaksana.
Ia juga mengharapkan bantuan dari BNPB, kiranya jika ada alat portable yang mudah dibawa kemana saja untuk penanganan Karhutla bisa dibantu, agar mempermudah para petugas di lapangan dalam menangani Karhutla.
"InsyaAllah setelah ini, kami akan segera rapat bersama Forkopimda, tidak hanya satgas provinsi tapi kabupaten kota di Riau. Kami ingin mempertahankan apa yang sudah baik pada tahun 2020-2021 ini, InsyaAllah 2022 ini kami pertahankan lebih baik lagi. Sehingga menjadi Komitmen kami, bagaimana bebas asap ini kami pertahankan," sebutnya.
Mantan Bupati Siak ini meyakini, dengan koordinasi yang baik, kerja sama dan kerja keras, maka kiranya Karhutla bisa ditangani dan komitmen bebas asap dapat terwujud di Provinsi Riau.
"Mohon dukungan sehingga bisa membantu pemadaman kebakaran di Riau," kata Gubri.
Sebelumnya Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letnan Jenderal TNI Suharyanto meminta agar daerah prioritas rawan terjadinya Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) untuk tetap waspada Karhutla pada tahun 2022 ini.
Ia menginginkan, pemerintah daerah untuk terus fokus pada enam arahan Presiden RI terkait Karhutla. Yaitu, prioritaskan upaya pencegahan, infrastruktur monitor dan pengawasan harus ada sampai tingkat bawah.
Kemudian, cari solusi permanen agar tidak ada yang membuka lahan dengan cara dibakar, lakukan penataan ekosistem gambut dalam kawasan hidrologi gambut, jangan biarkan api membesar, harus tanggap dan jangan sampai terlambat, serta lakukan penegakan hukum tanpa kompromi.
"Bencana Karhutla tahun 2022 ini harus terus menjadi perhatian bersama, sesuai arahan Presiden," ucapnya saat rapat koordinasi (rakor) dalam rangka penanggulangan bencana asap akibat kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) tahun 2022 di Aula Sutopo Graha BNPB, Jakarta Timur, Rabu (6/4/2022) kemarin,
Kepala BNPB ini juga meminta, agar daerah berpedoman dengan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan dalam menangani Karhutla tahun ini.
Yakni di dalam Inpres tersebut mengatur penugasan untuk setiap Kementerian dan Lembaga serta Kepala Daerah agar aktif melakukan upaya Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan sesuai dengan mandat serta tugas dan fungsi masing-masing.
"Artinya kita sudah sama-sama bekerja, kita sudah harus paham bagaimana menangani Karhutla ini. Agar 2022 ini semakin bisa kita tekan (Karhutla)," ujarnya.
Letnan Jenderal TNI Suharyanto menyebutkan, dibandingkan tahun 2020 lalu, pada tahun 2021 terdapat tiga provinsi prioritas Karhutla yang mengalami penurunan luas Karhutla yaitu Jambi, Riau, dan Kalimantan Tengah.
Kemudian sebutnya, sedangkan tiga daerah yang mengalami peningkatan luas Karhutla provinsi prioritas yaitu Kalimantan Barat (Kalbar), Kalimatnya Selatan (Kalsel), dan Sumatera Selatan (Sumsel).
"Meski demikian, dari tahun 2019-2021 terjadi tren penurunan luas lahan karhutla sekitar 78 persen. Dari 2016-2021 terjadi tren penurunan luas lahan gambut terbakar sekitar 92 persen. Provinsi luas karhutla terluas adalah NTT yang didominasi lahan savana padang rumput, semak belukar dan lahan pertanian kering," ujarnya.
Untuk menangani Karhutla ini, Kepala BNPB menyampaikan beberapa rekomendasi strategi penanganan bencana asap Karhutla, diantaranya gubernur sedini mungkin menetapkan siaga darurat bencana Karhutla, koordinasi dengan bupati/wali kota di wilayahnya untuk menyusun rencana operasi penanganan karhutla.
Kemudian ia menambahkan, kiranya agar melibatkan komponen pentahelix yaitu lembaga usaha, perguruan tinggi, masyarakat dan media, serta pemerintah pusat akan memberikan dukungan sesuai tupoksinya.
"Kami juga mengharap agar dapat memperkuat upaya pencegahan melalui peningkatan kemampuan sistem peringatan dini, sosialisasi dan patroli, dan melaksanakan pemadaman titik api sedini mungkin," katanya?.