okezone.com

JAKARTA - Kemunculan manusia gerobak di bulan Ramadan nampaknya sudah menjadi pemandangan yang lumrah bagi masyarakat Ibu Kota. Hal itu ditenggarai akibat lembeknya Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dalam melakukan penertiban kepada masyarakat penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) tersebut.

"Jangan pernah sekalipun pemerintah mengendurkan aksi-aksi penertiban," kata Wakil Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta, Pantas Nainggolan saat dihubungi, Sabtu (2/6/2018).

Menurutnya, apabila Pemprov DKI kendur dalam menegakkan aturan, maka wibawa eksekutif di mata PMKS akan hilang. Sehingga, nantinya mereka akan menganggap kalau perbuatan itu bukan pelanggaran karena ditolerir oleh pemerintah sendiri.

‎"Kalau hari ini ketat dan besok kendur, ya sudah hilang itu kewibaannya," ujarnya.

Pihaknya sudah mendesak pemerintah untuk terus menegakkan aturan terkait pengentasan masalah PMKS di Ibu Kota. Namun sayangnya berdasarkan pengakuan dari Dinas Sosial, momentum hari bes‎ar keagamaan memang selalu dimanfaatkan mereka untuk meraup pundi-pundi rezeki.

"Menurut keterangan dari Dinsos mereka terus melakukan upaya itu tapi memang fenomena-fenomena menjelang Idul Fitri dan hari besar keagamaan itu selalu muncul masalah sosial seperti ini," jelasnya.

Terkait kabar kalau manusia gerobak terkena razia Dinas Sosial harus membayar denda bila ingin dibebaskan, kata dia, itu merupakan informasi yang salah. Sebab, selama ini dalam menangani mereka pemerintah harus mengeluarkan uang lebih untuk memulangkan mereka yang memang kebanyakan berasal dari luar Jakarta.

"Tindakan mereka (Dinas Sosial) kan mengembalikan lagi ke tempat daerahnya. Makan dan minum mereka pasti ditanggung," pungkasnya.

(Okezone.com)