ROHIL, SPIRITRIAU.COM- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Rohil menggelar Rapat Paripurna Dalam rangka penyampaian laporan panitia khusus (Pansus) pembahasan laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Rohil Tahun anggaran 2022 sekaligus pemberian rekomendasi, yang dilaksanakan di Ruang Sidang utama Kantor DPRD Rohil, Senin (19/6/2023).

Rapat tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua ll DPRD Rohil Basiran Nur Efendi SE, MI.P, Didampingi Wakil Ketua l Abdullah dan Wakil Ketua lll Hamzah, Serta dihadiri oleh anggota DPRD Rohil, Kabag Persidangan DPRD Rohil H Julianda, Kabag Perundang-undangan Andres. 

Sementara dari pemerintah daerah dihadiri oleh Wakil Bupati Rohil H Sulaiman SS MH, Sekretaris daerah Rohil H Fauzi Efrizal Ssos MSi, Asisten l Bidang Kesra Drs Ferry H Parya MSi, para kepala OPD dan Para Kabag pemerintahan daerah kabupaten Rokan Hilir.

Dalam kesempatan ini, Pimpinan Sidang Basiran Nur Efendi SE, M.IP, menyampaikan bahwa Rapat Paripurna ke 7 masa Sidang ll Tahun 2023 dengan agenda pokok penyampaian laporan panitia khusus ( Pansus) pembahasan laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Rokan Hilir Tahun anggaran 2022 sekaligus pemberian rekomendasi.

" Pada rapat paripurna ke 5 masa persidangan l ( pertama) tanggal 3 April 2023, Bupati Rokan Hilir telah menyampaikan laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun anggaran 2022 secara resmi dalam rapat paripurna DPRD sebagai perwujudan pelaksanaan otonomi daerah berdasarkan undang-undang nomor 23 Tahun 2014 tetang pemerintah daerah dan peraturan pemerintah nomor 13 Tahun 2019 tentang laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah," Jelas Basiran Nur Efendi.

Lanjut Basiran, Menyikapi laporan keterangan pertanggungjawaban LKPJ tersebut DPRD kabupaten Rokan Hilir sesuai dengan yang diamanatkan oleh peraturan pemerintah nomor 13 Tahun 2019 tentang laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah telah melakukan pembahasan internal sesuai Tata Tertib DPRD kabupaten Rokan Hilir dengan membentuk panitia khusus berdasarkan surat keputusan DPRD kabupaten Rokan Hilir nomor 03 Tahun 2022 yang diberikan mandat penuh guna melakukan pendalaman atas laporan keterangan pertanggungjawaban LKPJ dan merumuskan keputusan DPRD berupa rekomendasi yang berisikan catatan catatan strategis terhadap LKPJ yang berisikan saran, masukan dan/ koreksi terhadap penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.

" Namun demikian perlu diperhatikan terhadap beberapa kegiatan kegiatan tertentu yang realisasinya belum mencapai target dan sasaran yang ditetapkan, perbaikan kinerja pemerintah daerah dan pelaksanaan atas rekomendasi ini akan senantiasa kami jadikan perhatian dan menjadi bahan dalam pembahasan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten Rokan hilir serta penyusunan rekomendasi laporan keterangan pertanggungjawaban  kabupaten Rokan Hilir ditahun yang akan datang," Sebutnya.

Untuk itu, Lanjut Basiran kami berharap kepada Bupati Rokan Hilir untuk meneruskan kepada perangkat daerah terkait agar mengetahui dan menindaklanjuti rekomendasi ini dalam rangka penyempurnaan kinerja pemerintahan dimasa yang akan datang serta berkomitmen untuk meningkatkan kerjasamanya dalam melanjutkan agenda pembangunan.