ROKAN HULU - DPRD Rokan Hulu malaksanakan Rapat Paripurna Hasil Reses Masa Sidang I Tahun 2019 dan Peraturan Kode Etik DPRD setempat serta Penutupan masa sidang reses di Ruang Paripurna Kantor DPRD Rohul di Jalan Panglima Sulung Desa Koto Tinggi Kecamatan Rambah, Senin, (30/12) 

Paripurna itu dipimpin Ketua DPRD Novliwanda Ade Putra ST bersama Wakil Ketua Nono Patria Pratama SE, Hardi Candra, Sekwan Drs. Budha Kasino, dihadiri  Sekda HM Abdul Haris S.Sos, M.Si mewakili Bupati, sebanyak 26 Anggota DPRD, para Asisten, Kepala Dinas, Badan, Kantor, Kepala Bagian dan undangan lainnya. 

Yang mana Reses adalah kembalinya Anggota DPRD kekontitue nya untuk menyerap aspirasi masyarakat dan menyampaikan informasi kepada masyarakat sesuai Tata Tertip DPRD Rokan Hulu setempat.

Reses Pimpinan dan Anggota DPRD Rokan Hulu sudah dilaksanakan selama 6 hari sejak tanggal 16 sampai dengan tanggal 20 dan 23 Desember 2019 dan dalam Rapat Paripurna itu masing-masing juru bicara dari perwakilan Daerah Pemilihan (Dapil) seperti 

Dapil I Karneng Dimara Lubis, Dapil II Mukhlizar SH, Dapil II Muhamad Ilham, Dapil IV Emon Casmon.

Dalan pembacaannya, masing-masing juru bicara setiap Dapil menyampaikan aspirasi masyarakat terkait peningkatan Pembangunan, Pendidikan, Kesehatan untuk lebih diperhatikan dan khusus Dapil II ada permintaan penerangan atau Listrik.  

"Secara umum sudah disampaikan oleh masyarakat dalam musrenbang tingkat kecamatan, untuk itu kami mengharapkan kepada pemerintah agar aspirasi yang kami peroleh melalui kegiatan reses ini juga menjadi kegiatan prioritas," kata Karneng Dimara Lubis.

Dalam wawancaranya, Ketua DPRD Rokan Hulu Novliwanda Ade Putra mengatakan selama pelaksanaan reses oleh Anggota DPRD Rokan Hulu sudah menyerap aspirasi masyarakat dari Dapil masing-masing dan diminta perhatian dari Pemkab Rokan Hulu.

"Apa hasil reses 2019 yang disampaikan Anggota DPRD Rokan Hulu, kita meminta Pemkab untuk lebih memperhatikan lagi, karena semuanya demi kesejahteraan masyarakat Rokan Hulu,"kata Ketua DPRD Rokan Hulu.

Novliwanda juga mengakui di Tahun 2019 bahwa, Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu sudah melakukan yang terbaik untuk pembangunan sesuai visi misi Bupati "Membangun Desa, Menata Kota, namun karena keterbatasan anggaran dari ABPB juga menjadi kendala, sehingga aspirasi masyarakat tidak bisa terlaksana semuanya. 

"Tentu harapan kedepannya,  Pemkab Rohul untuk lebih meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari berbagai bidang, setelah sudah disahkannya Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Rokan Hulu,, sehingga apa hasil reses yang masuk dalam Musrenbang ditingkatkan dan diprioritas lagi pelaksanaan nya,"tuturnya.

Sementara itu disampaikan Sekda Abdul Haris semua hasil reses  aspirasi masyarakat yang sudah disampaikan Anggota DPRD merupakan yang masuk dalam Musyawarah Rencana Pembangunan (Murenbang) Desa dan Kecamatan.

Dan hal ini Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu tatap komit dan perioritas  dalam pelaksanaannya, namun dari anggaran APBD yang ada juga menjadi kendala selama ini. Namun peningkatan tetap di utamakan seperti dari tahun 2017-2019 Pembangunan Jalan sudah mencapai 150 Km kurang lebih, serta bidang lainnya sudah dilaksanakan prioritas.

"Untuk yang besar anggaran pembangunan kita masih berharap dana transfer bagi hasil dari Pemerintah Pusat, karena kalau dana APBD kita tidak besar, namun Pemkab Rohul selalu prioritas pada peningkatan baik dari PAD yang ada terus kita upayakan," pungkasnya. (Fah).