Dok Okezone

Pimpinan DPRD DKI

JAKARTA-Jajaran DPRD DKI Jakarta membentuk pansus terkait hasil temuan BPK, dimana salah satunya terkait dugaan penyalahgunaan pembelian lahan RS Sumber Waras.

Pengamat tata kota, Yayat Supiyatna, mengatakan, jika memang ada persoalan maka sudah selayaknya hal tersebut dibuka ke publik.

"Ini kan ada perkembangan baru. Kalau ada fakta status tanah rumah sakit ada indikasi ada yang tidak sesuai, dibuka saja," ujar Yayat saat berbincang dengan Okezone, Jumat (7/8/2015) malam.

Dirinya pun tak mau mempermasalahkan pada era kepemimpinan siapa proyek tersebut dimulai. "Bukan masalah zaman siapa, kalau memang ada sesuatu yang salah ya dibuka saja. Kalau memang ada sesuatu yang diperbaiki ya memang harus diperbaiki. Semua di mata hukum kan sama," terangnya.

Sementara, pengamat politik dari SIGMA, Said Salahudin mencium adanya indikasi politik dibalik terbentuknya pansus oleh jajaran wakil rakyat Kebon Sirih itu.

"Mungkin saja ada indikasi politik, misalnya terkait Pilkada DKI 2017," kata Said.

Agar dugaan tersebut tidak terbukti kebenarannya dan membuat publik berspekulasi tentang upaya politik dari DPRD, maka Said berpendapat agar DPRD segera menjelaskan apa maksud dibalik terbentuknya pansus tersebut. Sebab, diantara banyaknya temuan BPK dari tahun-tahun sebelumnya, DPRD seolah tak memiliki taji untuk membentuk pansus demi mengungkap kebenaran masalah yang terjadi.