UJUNGTANJUNG-Pemilik Tanah Samaluddin Sinaga (51) warga Kelurahan Cempedak Rahuk Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir seluas 12.288 meter persegi berdasarkan Surat Keterangan Ganti Rugi ( SKGR) pada Tahun 2010 yang berada di wilayah Kepenghuluan Ujung Tanjung Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rohil sampai saat ini belum mendapat kejelasan ganti rugi dari pihak pemerintah daerah.

Kembali Rabu (19/1) tim dari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Perwakilan Pekan Baru yang diwakili Rudy Syahputra dan stafnya  didampingi Camat Tanah Putih Ramlan Sos Kabag Pertanahan Rohil Ismail Mahsah SH , Sekretaris Kepenghuluan  Ujung Tanjung Nazirman melakukan negoisasi kembali dengan pemilik Tanah dilokasi pembangunan jembatan Ujung Tanjung.

Pantauan spiritriau.com dalam pertemuan itu terlihat pihak Pemda dan KJPP belum ada menemukan kesepakatan terkait proses ganti rugi lahan tersebut.

Pasalnya pihak Independen dari KJPP sampai saat itu belum dapat memutuskan nilai harga ganti rugi lahan milik Samaluddin sinaga.

"Kita belum dapat menetapkan berapa harga nilai ganti rugi lahan bapak" jelas Rudy Syahputra.

" Penilaian ganti rugi pada tahun 2015 lalu itu sudah berubah karena perubahan nilai minat pasar dan faktor lain, " jelasnya lagi.

Sementara itu Ismail Mahsah SH Kabag Pertanahan Rohil mengatakan bahwa anggaran keuangan Rohil saat ini mengalami devisit maka anggaran pembebasan lahan itu kembali dianggarkan pada Tahun 2017 ini, " Dan sekarang lagi di verifikasi di pekanbaru, " jelasnya saat itu.

Atas kondisi keuangan daerah saat ini, pihak Pemerintah daerah  meminta kepada Samaluddin Sinaga agar jangan menghambat dan menyetop pekerjaan proyek yang sedang berjalan.

" Ganti rugi itu pasti akan dibayar paling lambat bulan juli 2017," jelasnya dalam pertemuan itu.

Atas penjelasan dari pihak KJPP dan pemerintah daerah yang belum bisa memberikan kejelasan terhadap ganti rugi itu, pemilik lahan Samaluddin Sinaga belum mengijinkan pihak kontraktor PT. Lutvindo Jaya Perkasa sebagai  pelaksana kegiatan melakukan  kegiatan diatas lahannya .

"Saya bukan melarang dan menghambat pembangunan ini, saya mau kejelasan hak saya sebagai pemilik lahan, sudah lebih dari lima kali pertemuan sampai saat ini saya belum jelas tau berapa harga ganti rugi lahan saya," ujarnya dengan kesal.

"Kalau memang pihak Pemda belum ada dana, ngak apa apa, tapi jelaskan dulu harga ganti rugi dan siapa yang bertanggung jawab yang dibuat di atas perjanjian," pintanya.

Anehnya lagi Rudy Syahputra menyebutkan Tim KJPP tadi mengatakan pihaknya belum bisa menentukan ganti rugi sebelum Pemda dapat menentukan kapan pembayaran itu. Sedangkan Pemda mengatakan yang menentukan harga itu dari Tim KJPP," ujarnya  kesal. (asg) Peristiwa