JAKARTA-Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Luhut Binsar Pandjaitan hingga kini masih menduduki jabatan Kepala Staf Presiden. Padahal, dia beberapa hari lalu baru saja dilantik menggantikan Tedjo Edhy Purdijatno.

Rangkap jabatan Luhut ini sontak menuai kritik terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Presiden Jokowi harus konsisten dengan omongannya, bahwa menteri tak boleh ada yang rangkap jabatan. Jadi, harus segera diselesaikan (diganti), jangan double-double gitu," cetus pengamat politik dari Universitas Paramadina, Hendri Satrio kepada Okezone, di Jakarta, Sabtu (15/8/2015).

Menurut dia, posisi sebagai Menko Polhukam membuat tugas Luhut semakin besar untuk menjaga stabilitas politik, hukum, dan keamanan sehingga jabatan dirinya sebagai Kapala Staf Presiden harus segera ditanggalkan.

"Sekarang tantangan Luhut lebih besar, dari awal Jokowi memimpin kegaduhan politik kan belum selesai, jadi diharapkan Luhut bisa menyelesaikan," urainya.

Diakui Hendri, memang menjadi pilihan sulit bagi orang nomor satu di republik ini untuk mencari sosok pengganti jenderal bintang empat itu sebagai pengganti memimpin kantor Staf Kepresidenan.

"Itu kan susah-susah gampang menentukan, Luhut kan di satu sisi orang dekat Jokowi. Jadi, memang kalau pun harus diganti orangnya harus seperti Luhut, orangnya ini yang harus dekat dengan Jokowi" pungkas Hendri.