BENGKALIS-Kepala Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga (Disparbudpora) Bengkalis Eduar menegaskan Aparatur Sipil Negera (ASN) dan honorernya tak terlibat bahkan tidak pernah mengeluarkan apalagi membocorkan konsep palsu persetujuan prinsip pembangunan kepariwisataan di Kecamatan Rupat Utara ke PT Bumi Rupat Indah (BRI) yang kini heboh dibicarakan.

"Ada unsure penipuan dan pemalsuan suratdilakukan oleh oknum tertentu terkait izin prinsip pengembangan kepariwisataan di Pulau Rupat kepada pihak swasta. Anak buah saya di Disbudparpora dipastikan tidak ada yang melakukan pemalsuan tersebut, dan pihak perusahaan sudah saya suruh melaporkan ke polisi,"tegas Eduar saat dihubungi, Rabu (08/02/2017).

Disampaikan Eduar, Disparbudpora tidak pernah mengeluarkan surat dimaksud, apalagi ASN dan honorer. Bahkan Eduar meyakini kalau yang melakukan pemalsuan surat tersebut adalah pihak luar, bukan pegawai Disbudparpora.

"Pelakunya saya yakini adalah orang luar Disbudparpora. Yang jelas suratnya masih sama Bupati, itu ada oknum yang mencoba mengambil kesempatan, dan apa motifnya jelas sudah diketahui,"sebut Eduar.

Menurutnya yang jelas surat itu tidak berlaku, pihak perusahaan sudah disuruh melaporkan kepolisi supaya dilakukan penyelidikan siapa oknum yang melakukan pemalsuan surat izin prinsip pengembangan kepariwisataan itu.

Sebelumnya, beredar informasi Bupati Bengkalis, Amril Mukminin telah mengeluarkan persetujuan prinsip pembangunan kepariwisataan di Kecamatan Rupat Utara. Persetujuan dimaksud diberikan kepada PT Bumi Rupat Indah (BRI).

Informasi itu terutama beredar melalui pesan di media sosial. Berkembangnya informasi itu karena kuat dugaan tandatangan Bupati Bengkalis dalam persetujuan prinsip itu tak asli alias dipalsukan pihak tertentu.

Kepala Bagian Humas Sekretariat Bengkalis, Johansyah Syafri menjelaskan, sepengetahuannya Bupati Bengkalis, belum pernah mengeluarkan persetujuan dimaksud.

"Sejauh ini berdasarkan informasi yang berhasil kami kumpulkan, Bupati Bengkalis tidak pernah menandatangani surat dimaksud. Jadi dapat disimpulkan bahwa persetujuan itu tak asli. Aspal alias asli tapi palsu," tegas Johan.

Disampaikan Johan, ada beberapa PD yang menerima tembusan persetujuan prinsip aspal itu. Yaitu Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Badan Lingkungan Hidup, Dinas Tata Kota, Tata Ruang dan Pemukiman, Dinas Pendapatan Daerah, dan Camat Rupat Utara.(afd)

Peristiwa