Serah Terima Kunci Rumah DP Nol Rupiah

Pada Sabtu 31 Agustus 2019 lalu, Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan serah terima kunci rumah susun milik (rusunami) dengan DP Nol Rupiah. Momen ini merupakan bagian program Anies saat kampanye dan sudah dilakukan tepatnya di Kelapa Village, Jakarta Timur.

Masalah mendasar yang ada di Jakarta salah satunya adalah kurangnya hunian, oleh karena itu rusunami bisa menjadi solusi masyarakat memiliki rumah sendiri harus menyewa.

"Hampir 50 persen penduduk kota ini tinggal dengan mengontrak, bukan memiliki rumah sendiri. Sementara, nilai properti di Jakarta mengalami peningkatan yang amat tinggi," kata Anies di lokasi.

Erick Thohir Kritik Program Rumah DP Nol Rupiah

Menteri BUMN, Erick Thohir sangat tidak setuju dengan program rumah DP nol rupiah atau zero perfect down payment. Ia mengkritik keras program itu, menurutnya ini tidak mendidik generasi muda Indonesia untuk bertanggungjawab dan menabung. Erick berkata kalau anak muda harus dididik dan mulai membiasakan menabung sedari awal dengan bunga KPR 5 persen atau beberapa persen, agar memiliki tanggung jawab.

"Saya tidak setuju dengan DP nol persen atau zero percent down payment. Karena ini tidak mendidik generasi muda kita untuk menabung," ujar Erick Thohir dikutip di Antara di Jakarta, Selasa (28/1) kemarin.

"Namun akses jangka waktu cicilan KPR untuk 20-30 tahun serta tentunya cicilannya tidak memberatkan," tambahnya.

Revitalisasi Monas

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah menyiapkan sayembara untuk penataan Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat. Anies sampai mengeluarkan dana sebesar Rp 150 milliar untuk sayembara itu.

Setelah sayembara, revitalisasi Monas akan segera dilakukan, ini dikatakan Anies pada 4 Desember 2018 lalu.

Kala itu, Anies mengatakan revitalisasi Monas nantinya pada bagian diorama akan diberikan fasilitas audio visual. Diharapkan agar pengunjung tahu tentang diorama tersebut secara detail.

Menurutnya, kawasan Monas yang sangat luas, namun belum dimanfaatkan secara optimal.

"Sekarang pemanfaatannya terbatas pada hari Sabtu dan Minggu, dan kegiatannya terbatas Monas jadi seperti lapangan besar tapi aktivitas di situ sangat minim. Kemudian di dalamnya juga (ada) diorama, kemudian lain-lain harus segera diupdate," ujarnya.

Mensesneg Minta Disetop

Mengaku belum terima surat izin perihal revitalisasi Monas, Menteri Sekretaris Negara Pratikno meminta agar proyek itu harus dihentikan sebelum ada izin.

"Intinya sampai menunggu izin itu harus dihentikan," kata Pratikno di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (28/1)

Jokowi Sebut Penyebab Banjir Sampah yang Dibuang Sembarangan

Sebelumnya, Presiden Jokowi pernah menyebut penyebab banjir yang terjadi di beberapa wilayah Jakarta karena masyarakatnya yang membuang sampah sembarangan. Ia juga mengatakan banjir dikarenakan kerusakan ekosistem dan ekologi.

"Karena ada yang disebabkan oleh kerusakan ekosistem, kerusakan ekologi yang ada. Tapi juga ada yang memang karena kesalahan kita yang membuang sampah di mana-di mana banyak hal," ucap Presiden Jokowi di Bursa Efek Indonesia (BEI) Jakarta pada Kamis (2/1) lalu.

Anies Sebut Banjir Bukan Sampah Penyebabnya

Namun, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memiliki pendapat yang bertolak belakang dengan Presiden Jokowi. Anies berkata banjir yang terjadi bukan karena sampah.

"Halim itu setahu saya enggak banyak sampah. Tapi bandaranya kemarin tidak bisa berfungsi, apakah ada sampah di bandara? Rasanya tidak," ucap Anies Baswedan usai meninjau Kampung Pulo, Jakarta pada Kamis (2/1) lalu.

"Jadi, selama air dibiarkan dari selatan masuk ke Jakarta dan tidak ada pengendalian dari selatan, maka apa pun yang kita lakukan di pesisir termasuk di Jakarta tidak akan bisa mengendalikan airnya," kata Anies menambahkan pada Selasa (1/1) lalu.

Instruksi Presiden Jokowi

Melansir dari bnbp.go.id, Presiden Joko Widodo memberikan tiga instruksi terkait penanganan banjir di Jakarta. Instruksi tersebut seperti memerintahkan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), pemerintah provinsi, hingga tim SAR untuk bergerak bersama menanggulangi banjir. Nomor satukan keselamatan warga.

Kedua, fasilitas-fasilitas umum segera dinormalisasi. Ketiga, pemerintah pusat dan provinsi harus bekerja sama bersama-sama untuk menanggulangi banjir.