ROKANHULU-Plt Bupati Rokan Hulu, Sukiman menegaskan akan segera meluruskan permasalahan yang terjadi atas larangan dari Protokoler yang melarang wartawan dalam melakukan pengambilan gambar saat pelantikan 62 Kades di Convention Hall Mesjid Agung Islamic Centere (MAIC) kota Pasir Pengaraian kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau Senin, (13/02/17) Pagi.

Bupati mengaku, bahwa ia tidak pernah tidak pernah menyuruh kepada siapapun untuk melarang. 

Sebab menurutnya wartawan merupakan mitra kerja, bahkan dirinya sangat senang jika setiap ada acara ataupun kegiatan yang di publikasikan di media hingga masyarakat luas bisa tau perkembangan daerah Rohul  yang dipimpinnya. 

Dengan dialek melayu H Sukiman Mengatakan " indo lai do " ( tidak ada itu) saya tidak pernah menyuruh staf saya untuk melarang wartawan mengambil gambar. " Biar nanti akan saya panggil siapa orangnya, "tegasnya.

Sebelumnya, awak media dilarang mengambil Foto jarak dekat untuk mengabadikan momen penting atau yang penuh sejarah itu.

Hal itu dilakukan oleh Protokoler yang bertugas, ia mengatakan bahwa yang boleh mengambil Gambar hanya dua orang yaitu Fotografer dari Bagian Humas Pemkab Rohul.

Mendengar perkataan tersebut puluhan awak media yang sudah sejak pagi hari datang  saling pandang satu sama lain  sebagian  menggerutu " Apa maksudnya ini?, cerita para awak media yang meliput acara tersebut, meniru himbauan itu. Yang akhirnya mereka mengambil gambar dari jauh.

Hal ini memang dirasa aneh tidak pernah terjadi sebelumnya wartawan yang akan mengambil gambar dibatasi jaraknya sementara tempat yang ditentukan oleh petugas tersebut  jarak ambil gambar kurang Efektif  meskipun sudah menggunakan Zoom gambarnya terlihat kecil dan samar samar sehingga sulit untuk dipublikasikan

Entah sebab apa, namun,awak media yang tetap nekat mencoba mengambil gambar dari jarak yang semestinya  satu persatu wartawan diusir oleh anggota petugas yang berjaga.

"Tolong dari jauh saja," ujar salah seorang petugas kepada awak media yang mencoba mengambil foto saat pelantikan itu.

Aksi tersebut, membuat puluhan  awak media merasa kesal, pasalnya, belum pernah dalam acara yang sifatnya terbuka untuk umum awak media dilarang mengambil gambar.Bahkan semenjak Rohul berdiri baru kali inilah wartawan dilarang mengambil foto jarak dekat.

"Sementa tahun tahun sebelumnya ‎justru setiap ada acara akbar ataupun seremonial kehadiran wartawan sangat diharapkan. Bahkan pada masa itu awak media lebih diutamakan ketimbang humas,"ujar Man dengan nada kesal.

Terkait hal itu, sejumlah Tokoh dan Pemuda Rohul angkat bicara, menyayangkan kejadian yang melarang wartawan untuk mengambi gambar pelantikan 62 Kades tersebut, diantaranya, Pemerhati dan Sahabat Pers Maulana Syafutra dan Benny Pradawansyah.

Mereka berharap jika ada oknum protokoler yang kurang mampu dalam mengemban tugasnya, sebaiknya sadar diri dan jangan memaksakan diri, karena tugas dari protokoler itu sangatlah vital , dan sayang jika Harus rusak karena oknum yang kurang pandai bersikap dan minim pengetahuan tentang pers.

"Semoga Kepala Daerah bijak menyikapi kejadian yang membuat goresan bagi insan pers , jayalah pers Rokan Hulu, Jaya tanpa diskriminasi dari oknum yang tuna ilmu,"seru Pemuda Rohul ini.

Sementara itu, Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang Aliansi Wartawan Indonesia Kabupaten Rokan Hulu .Mintareja S.Ag mengatakan,
ia merasa pihak pengamanan tidak memahami Undang Undang Pokok  Pers Nomor 40 tahun 1999, dan mereka harus pelajari dahulu itu, sebelum turun ke lapangan.

Karena lanjutnya, untuk Publikasi sudah diatur pada Undang-Undang No. 14 tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik adalah salah satu produk hukum Indonesia dan tentang pers atau Wartawan sudah diatur melalui Undang-undang Pers (secara resmi bernama Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers) adalah undang-undang yang sudah sah di Republik Indonesia.

"Seharusnya petugas pengamanan mengetahui Pasal 4 ayat 3 yang berbunyi untuk menjamin kemerdekaan pers, pers Nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi. Bukan malah melarang mengambil foto,"tambahnya.

Masih ditempat yang sama, Ketua DPRD Rohul‎ Kelmi Amri SH mengatakan, seharusnya  tidak ada pelarangan terhadap media yang akan mengambil foto untuk di publikasi.

Sebab sebesar apapun kegiatan yang dilakukan Pemerintah Daerah (Pemda) tanpa dipublikasikan oleh media, maka Masyarakat luas  tidak akan tau. Untuk itu perlu dilakukan koordinasi antara Protokoler Humas dengan Insan Pers. Agar tidak terjadi hal hal yang tidak diinginkan dibelakang hari.

"Apalagi ini menyangkut dengan kegiatan Bupati, sehingga tidak terjadi kesalah pahaman," harap Ketua DPRD Rohul.

Kegitan itu dihadiri ‎oleh unsur Forkompimda setempat seperti Sekda IR Damri Harun, ketua DPRD Rokan Hulu Kelmi Amri SH, Kaporles Rohul AKBP Yusuf Rahmanto SIK MH, Kajari Rohul Syafiruddin SH MH, Ketua Pengadilan Negri Rohul Syahrudi SH MH Dandim 0103/ KPR Let Kol Kav Yudi Prasetio SIP , para Kepala SKPD, sejumlah camat serta undangan lainnya. (fah)

Peristiwa