pekanbaru.tribunnews.com

BENGKALIS - Eskalasi massa penolakan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) terus terjadi di Kabupaten Bengkalis, Riau.

Kali ini massa dari aliansi mahasiswa Politeknik Negeri (Polbeng) melakukan aksi demonstrasi di Bengkalis, Selasa (13/9/2022).

Jumlah masa yang turun menyuarakan penolakan ini jauh lebih banyak dari massa aksi pada hari-hari sebelumnya.

Ratusan mahasiswa ini melakukan demontrasi di dua titik secara bergantian.

Pertama mereka mendatangi kantor Bupati Bengkalis dengan membawa mobil komando tepat para orator mengomandoi aksi penolakannya.

Usai melaksanakan orasi di Kantor Bupati Bengkalis masa kemudian bergerak ke Kantor DPRD Bengkalis, dan melakukan orasi yang sama.

Saat melakukan aksi ada beberapa tuntutan yang disampaikan mahasiswa kepada pemerintahan Bengkalis dan DPRD Bengkalis.

Di antaranya meminta Pemerintah Kabupaten Bengkalis dan DPRD Bengkalis untuk sama-sama dengan mereka menolak kebijakan pemerintah pusat yang menaikan tarif BBM subsidi.

Tuntutan ini dibacakan langsung Kordinator Umum (Kordum) Aliansi Mahasiswa Polbeng Alif Aldila Asa Uskita di hadapan Sekda Bengkalis yang menyambut masa di kantor bupati.

Selain itu mahasiswa juga meminta pemerintah untuk mengusut oknum-oknum yang bermain di BBM.

"Kita minta pemerintah untuk menertibkan jam operasional APMS dan SPBU yang ada di Bengkalis. Memberikan batasan pembelian pada setiap pelaku usaha BBM seperti Pertamini dengan kapasitas sesuai dan memadai," ungkap Alif.

Selain masalah BBM Aliansi Mahasiswa Polbeng juga meminta pemerintah menyelesaikan masalah kelangkaan gas elpiji 3 kilogram yang terjadi.

Usai membacakan tuntutannya mahasiswa meminta Sekda Bengkalis Bustami HY untuk menandatangani tuntutan mereka sebagai bentuk apa yang disampaikan mahasiswa ini sudah diterima pemerintah.

Pihaknya minta pemerintah segera menindaklanjuti tuntutan ini selama sepekan ini. Minimal separuh tuntutan ini sudah tindaklanjuti dalam satu pekan ini.

"Kalau tidak ditindaklanjuti kami akan turun dengan masa yang lebih besar lagi," terang Alif mewakili rekan-rekannya.

Sementara itu Sekda Bengkalis Bustami HY mengatakan, yang disampaikan mahasiswa ini hal yang wajar.

Apalagi aspirasi yang disampaikan mahasiswa tadi berlangsung damai dan bisa diterima dengan baik.

"Aspirasi yang disampaikan mahasiswa ini sebagian besar kewenangannya bukan kewenangan Bupati dan kabupaten. Tetapi akan kita teruskan kepada pemerintah pusat," terang Bustami.

Ketua DPRD Bengkalis Dukung Penolakan Kenaikan BBM

Sehari sebelumnya, kelompok mahasiswa dari Pergerakan mahasiswa Indonesia (PMII) Bengkalis melakukan aksi unjuk rasa.

Mereka melakukan longmarch dengan titik aksi di kantor Bupati Bengkalis, Senin (12/9/2022).

Usai menyampaikan orasinya puluhan mahasiswa beratribut PMII melanjutkan orasinya di depan kantor DPRD Bengkalis.

Aksi mereka dikawal ketat pihak kepolisian yang melakukan pengamanan.

Selain menyampaikan orasi, para mahasiswa yang menggunakan mobil komando untuk pengeras suara ini juga membawa beberapa spanduk dan poster penolakan kenaikan harga BBM.

Saat menyampaikan aspirasinya di kantor DPRD Bengkalis para mahasiswa ini disambut langsung Ketua DPRD Bengkalis Khairul Umam.

Usai berorasi mahasiswa yang tergabung dalam PMII ini menyampaikan langsung pernyataan sikapnya.

Pernyataan sikap secara tertulis ini disampaikan langsung Koordinator Umum (Kordum) aksi Syahrul Mizan. Dalam pernyataan sikap tersebut ada beberapa poin penting yang disampaikan.

Di antaranya menolak secara tegas kenaikan harga BBM subsidi.

Kemudian mendesak Pemerintah Kabupaten Bengkalis baik eksekutif maupun legislatif untuk segera menerapkan kebijakan dan pengawasan supaya BBM subsidi tepat sasaran.

"Mendorong Pemerintah Kabupaten Bengkalis untuk membuka keterlibatan masyarakat dalam pengawasan aktifitas penyaluran BBM bersubsidi agar tepat sasaran," tambah Kordum aksi.

Mereka juga mendesak Pemerintah Kabupaten Bengkalis menertibkan pertamini yang menjamur.

Selain tuntutan PMII Bengkalis juga menyampaikan beberapa saran dalam aksinya ditujukan kepada Pemerintah Bengkalis baik eksekutif maupun legislatif.

"Kita menyarankan agar pemerintah Bengkalis membuat peraturan pertamini sektoral supaya tidak menumpuk di areal kota. Membuat peraturan tentang batas maksimal liter pertamini perharinya," tambah Kordum.

Kemudian pihaknya juga meminta pemerintah Bengkalis untuk membuat peraturan harga eceran tertinggi untuk seluruh pertamini di Bengkalis.

Serta pemerintah Bengkalis harus mengintruksikan seluruh pertamini yang ada membuat legalitas badan hukum.

Menanggapi tuntutan para mahasiswa ini, Ketua DPRD Bengkalis menyatakan sikapnya mendukung penolakan yang dilakukan mahasiswa ini.

Aspirasi mahasiswa ini akan ditampung dan ditindaklanjuti diteruskan.

"Terkait solusi untuk peraturan Pertamini nanti juga akan kitas sampaikan kepada anggota DPRD lainnya. Bila memungkinkan akan kita buatkan Perda sesuai saran para mahasiswa ini, tetapi kita pelajari dulu ada hal yang bertentangan atau tidak dengan aturan lebih tinggi," ujarnya.