BAGANSIAPIAPI - Seluruh Izin Mendirikan Bangunan ( IMB ) bangunan yang ada di Rohil akan dilakukan peninjauan ulang.

Peninjauan ini dilakukan mengingat dahulunya IMB ini tercatat pada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang, sementara saat ini semua menjadi tanggungjawab Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Rohil.

"Sebelumnya untuk IMB di dinas Cipta Karya dan Tata Ruang, sekarang sudah digabung dengan Pekerjaan Umum jadi kita akan tinjau dan data ulang seluruhnya,"kata Kepala Dinas PUPR Kabupaten Rokan Hilir, H.Jon Syafrindow M.Si, Rabu (8/2) di Bagan Siapiapi.

Nantinya petugas akan bergerak dimulai secara door to door membawa data-data bangunan yang ada di Rohil baik yang sudah mengantongi izin maupun belum. "Kita akan data kemudian bagi bangunan sudah berdiri tak ada izinnya kita akan tagih dan dilakukan pemutihan," jelasnya.

Dalam waktu dekat ini, lanjutnya, petugas akan mulai turun ke lapangan sehingga kewajiban yang harus dibayarkan bisa masuk menjadi pendapatan asli daerah Rohil.  Tim akan memulai di Kecamatan Bangko yang merupakan Ibukota Kabupaten Rokan Hilir.

Ia menambahkan, ada beberapa bentuk perizinan baik bangunan baru ataupun memperluas maupun memperkecil bangunan yang semuanya harus dilaporkan ke Satker terkait. Bahkan manfaatnya sangat banyak bagi pemilik gedung itu sendiri.

Jon menjelaskan, IMB merupakan perizinan yang diberikan kepala daerah kepada pemilik bangunan. "Tujuannya bisa untuk membangun baru, mengubah, memperluas atau menguragi atau merawat bangunan sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku,"katanya.

Tak hanya itu, IMB merupakan salah satu produk hukum untuk mewujudkan tatanan tertentu sehingga tercipta ketertiban, keamanan, keselamatan, kenyamanan sekaligus kepastian hukum. "Kewajiban setiap orang atau badan yang akan mendirikan bangunan dalam peraturan yang berlaku serta jika tidak dipenuhi akan ada sanksi hukumnya," tegas Jon.

IMB akan melegalkan suatu bangunan yang direncanakan sesuai dengan Tata Ruang yang telah ditentukan. Selain itu adanya IMB menunjukkan bahwa rencana konstruksi bangunan tersebut juga dapat dipertanggungjawabkan untuk kepentingan bersama.

"Bangunan yang dimaksud  termasuk rumah tinggal, rumah susun, rumah ibadah hingga gedung perkantoran. Jadi kita mau semua bangunan di Rohil harus mengantongi IMB sebagai langkah tertib aturan dan meningkatan pendapatan daerah," pungkas Jon. (jon)

Peristiwa