Sabtu, 20 Jun 2026
  • Home
  • Peristiwa
  • Sempat Terjadi Aksi Dorong pada Aksi Demo di DPRD Kampar Riau, Terkait Kinerja Dinas PUPR

Sempat Terjadi Aksi Dorong pada Aksi Demo di DPRD Kampar Riau, Terkait Kinerja Dinas PUPR

admin
Senin, 06 Jul 2020 15:05
Forum Kota Kabupaten Kampar menggelar demi di DPRD Kampar, Riau, Senin (6/7/2020).
BANGKINANG - Sempat terjadi aksi dorong pada unjuk rasa yang digelar Forum Kota Kabupaten Kampar di DPRD Kampar, Riau, Senin (6/7/2020).

Aksi ini dilakukan dalam rangka menyampaikan aspirasi mereka tentang kinerja Dinas PUPR Kampar

Sempat terjadi ketegangan pada unjuk rasa yang dilakukan ketika Kepala Dinas PUPR Kampar, Afdal memberi tanggapan bahwa aspirasi yang disampaikan pengunjuk rasa tidak benar.

Dalam unjuk rasa tersebut, Kepala Dinas PUPR Kampar, Afdal kesal atas adanya kalimat anggaran siluman dalam aspirasi yang disampaikan para pengunjuk rasa.

Afdal meminta para pengunjuk rasa menjelaskan tentang aspirasi pengunjuk rasa yang mengatakan Dinas PUPR melaksanakan proyek siluman senilai Rp 85 miliar.

"Apa indikator Anda menyampaikan ada proyek siluman senilai Rp 85 miliar, jika Anda tidak dapat buktikan saya bisa tuntut Anda," ucap Afdal ketika menanggapi aspirasi yang disampaikan pengunjuk rasa.

Kalimat yang dilontarkan Afdal sontak membuat pengunjuk rasa maju ke depan mendekati Kepala Dinas PUPR tersebut namun dihadang Satpol PP Kampar.

Seketika terjadi aksi dorong mendorong antara pengunjuk rasa dengan Satpol PP Kampar.

Sebelum terjadi ketegangan, para pengunjuk rasa sempat menyampaikan sejumlah poin aspirasi mereka.

Poin tersebut antaranya Kepala Dinas PUPR Kampar, Afdal selama kepemimpinannya dinilai pengunjuk rasa tidak mampu menjalankan proyek kantor 8 lantai.

Banyak proyek jembatan terbengkalai seperti jembatan di Tanjung Berulak dan Air Tiris.

Selain itu kerja Dinas PUPR yang tidak selesai dalam membuat penutup drainase salah seorang masyarakat Kampar meninggal.
Perbaikan jalan berlubang yang lambat dinilai pengunjuk rasa membuat kecelakaan di jalan raya.

Pengunjuk rasa juga menyebut bahwa banyak proyek molor tahun 2019 karena kurang baiknya kinerja Dinas PUPR.

Tak hanya itu pengunjuk rasa juga melontarkan kecurigaan bahwa ditangah Covid 19 Dinas PUPR menjalankan proyek siluman senilai Rp 85 miliar.

Atas dasar sejumlah alasan tersebut pengunjuk rasa meminta Kepala Dinas yang menjabat saat ini dipecat dan diperiksa penegak hukum.

Sumber: tribunpekanbaru.com

komentar Pembaca
berita Terbaru

Copyright © 2012 - 2026 www.spiritriau.com. All Rights Reserved.

Tentang Kami Redaksi Pedoman Media Siber Disclaimer Iklan Karir RSS Kontak