pekanbaru.tribunnews.com

PEKANBARU-Seratusan orang pengungsi asal Negara Afghanistan di Pekanbaru, menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Kanwil Kemenkumham Riau, di Jalan Jenderal Sudirman, Selasa (26/7/2022).

Dalam aksinya ini, mereka masih membawa aspirasi atau tuntutan yang sama. Yakni meminta agar proses resetlement atau penempatan ke negara ketiga, bisa segera dilakukan.

Sebelumnya, massa aksi melakukan long march, berjalan kaki dari komplek Purna MTQ Pekanbaru, yang menjadi titik kumpul pertama mereka.

Setibanya di Kantor Kanwil Kemenkumham Riau, massa aksi ditemui oleh Kepala Divisi Administrasi, Achmad Brahmantyo Machmud, didampingi oleh Kepala Rudenim Pekanbaru, Yanto Andrianto.

Para pejabat di lingkungan Kanwil Kemenkumham Riau ini, menampung aspirasi para pendemo dengan membuka ruang diskusi bertempat di ruang rapat Kanwil Kemenkumham Riau.

Turut hadir di ruang diskusi, Kepala Kepolisian Sektor Pekanbaru Kota, AKP Masjang Efendi, serta perwakilan Kesbangpol dan UNHCR.

"Secara statistik ada 13.000 jumlah pengungsi di seluruh Indonesia, sementara setiap tahunnya kuota keberangkatan hanya 900 orang per tahun. Mohon bersabar dan syukuri apa yang telah diberikan sampai saat ini. Selama menunggu, tolong jaga keamanan dan ketertiban di Indonesia, khususnya di Wilayah Riau," ungkap Brahmantyo.

Kesempatan ini digunakan oleh Arif Alizada salah seorang dari lima orang perwakilan juru bicara dari pihak pengungsi untuk angkat bicara.

"Sebagai manusia yang memiliki hak asasi, kami hanya ingin menuntut hak kami agar dapat ditempatkan di Negara Ketiga. Sudah lebih dari 9 tahun di sini, sampai sekarang tidak ada jawaban dan tidak ada kepastian. Kita sudah capek dengan hidup yang tidak tentu, tanpa hak," ucap pengungsi.

Menjawab keresahan tersebut Yanto Ardianto menyatakan, Kemenkumham siap menampung keluhan para pengungsi.

"Secara statistik, jumlah pengungsi di wilayah Riau telah mengalami penurunan, sebab kami turut berusaha memenuhi hak para pengungsi untuk mendapat tempat yang bersedia menampung demi kelangsungan kesejahteraan hidup sebagai manusia. Oleh sebab itu kami mohon untuk tetap bersyukur dan bersabar," tutur Kepala Rudenim Pekanbaru.

Sementara itu, Muhammad Rafqi selaku perwakilan UNHCR juga turut memberikan pengertian bahwa proses ressetlement bukan merupakan kewenangan Pemerintah Indonesia, melainkan kebijakan dari negara tujuan.

Selain kesesuaian kuota, kesiapan negara tujuan, sikap dan prilaku pengungsi juga menjadi faktor penilaian.

Untuk itu diharapkan agar setiap pengungsi dapat menjaga sikap dan prilaku agar proses ressetlement dapat berjalan lancar.