internet

PEKANBARU - ?Surat permintaan tambahan kuota Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar di Riau yang dikirim Pemprov Riau ke Badan Pengatur Hilir (BPH) Minyak dan Gas (Migas) tak kunjung ada balasan.

Surat tersebut dikirim oleh Pemprov Riau melalui Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Riau sejak Senin (21/3/2022)? kemarin.

Namun hingga saat ini surat yang diteken oleh Gubernur Riau Syamsuar tersebut belum dibalas oleh BPH Migas.

"?Belum, kan suratnya baru kita kirim kemarin (Senin 21/3/2022) , tentu BPH harus menganalisa dulu," kata Kepala Dinas ESDM Riau, Evarefita, Kamis (24/3/2022).

Penambahan kuota solar ini sangat ditungu-tunggu bagi masyarakat.

Pasalnya sejak adanya pengurangan kuota yang dilakukan oleh Pertamina, masyarakat Riau menjerit.

Sebab Solar mendadak menjadi barang langka dan sulit ditemukan.

Jika pun ada, sudah bisa dipastikan atrean panjang kendaraan sudah menganteri untuk mendapatkan solar di SPBU tersebut.

Bahkan pemadangan atrean kendaraan yang akan mengisi solar di SPBU hampir setiap hari terjadi.

Namun hingga saat ini belum ada solusi dari pemerintah. Termasuk dari Pertamina dan BPH Migas.

Evarefita mengatakan, sebenarnya penambahan kuota BBM jenis solar itu sudah dilakukan Pemprov Riau sejak jauh-jauh hari.

"Bahkan sebelum saya dilantik sebagai Kepala Dinas ESDM. Di November tahun lalu," sebutnya.

Dengan demikian, surat ini menjadi permohonan lanjutan dari Pemprov Riau ke BPH Migas, untuk penambahan kuota solar.

Dalam surat tersebut, Pemprov Riau meminta agar BPH Migas menyesuaikan penambahan kuota BBM jenis solar, agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Secara prinsip, dia berkata, Pemprov Riau sangat memahami keputusan pengurangan kuota tersebut, namun dari sisi kebutuhan, memang Riau sangat membutuhkan penambahan kuota.

Dijelaskan, salah satu data penguat yang dipakai Pemprov Riau untuk mengajukan permohonan penambahan kuota BBM tersebut, merujuk pada kondisi existing terbaru, yang mana sekitar 700 ribu lebih kiloliter.

Angka ini memang turun jika dibandingkan tahun lalu sekitar 800 ribu kiloliter.

"Sejak awal, kondisi ini sudah diprediksi, bahwa di November tahun lalu, solar di Riau bakal langka. Makanya sejak November lalu juga kita sudah minta tambahan kuota. Jadi ini surat lanjutan untuk penambahan kuota BBM jenis solar," terangnya.

Selanjutnya, Pemprov Riau minta kepada PT Pertamina (Persero) untuk turut serta lakukan pengawasan.

Terutama terhadap pendistribusian ke setiap SPBU. Karena ini solar bersubsidi, maka peruntukannya terbatas. Kalau lebih, maka SPBU yang akan menanggung selisih ekonomisnya.

"Seluruhnya itu, kebijakan pusat," sebut Evarevita.

Lebih jauh, Evarevita menekankan, bahwa terhadap persoalan kelangkaan BBM jenis solar, sudah disikapi Pemprov Riau sesuai dengan kewenangan provinsi.

Dia tidak menyebutkan jumlah kuota yang diminta secara pasti. Namun angkanya naik dari tahun lalu,

"Tapi tidak begitu signifikan," tuturnya.

Alasanya, pada tahun 2020 kuota BBM jenis solar untuk Riau memang tak banyak dengan alasan PPKM yang membatasi ruang gerak masyarakat akibat pandemi.

Lalu, pada akhir tahun 2021, kebijakan PPKM sudah dilonggarkan. Permintaan pun meningkat. Sedangkan di tahun 2022, gerak ekonomi begitu cepat.

Semua akses sudah dibuka. Sementara kuota solar terjadi penurunan sekitar 9 persen. Itulah yang menyebabkan terjadinya kelangkaan.

"Wajar kalau jumlahnya kurang," jelas Eva.