Truk Lebihi Tonase Bebas Milintas, Janji Dishub Rohul Tak Terbuakti
Laporan : Fahrin Waruwu
Jumat, 14 Agu 2015 10:42
ROKAN HULU-Dinas Perhubungan Telekomunikasi dan Informasi (Dishubkominfo) Kqbupaten Rokan Hulu- Riau, berjanji menindak truk bermuatan lebih (lebihi tonase) yang melintas di ruas jalan yang ada di Rokan Hulu, namun janji tersebut tidak terbukti.
Buktinya, hingga kini truk-truk bermuatan lebih, masih bebas berkeliaran di semua ruas jalan di Rohul. Bahkan portal yang dipasang tak menghalangi truk-truk bermuatan lebih melintas.
Pantauan Kamis (13/8/2015), di jalan raya di Desa Rambah Utama, Kecamatan Rambahsamo, sejumlah truk bermuatan tandan buah segar (TBS) kelapa sawit melebihi tonase leluasa melintas.
Masyarakat meminta Dishukominfo Rohul menindak tegas mobil yang melebihi tonase agar jalan tidak hancur. "Kalau Dishub tak tegas, maka semua jalan yang ada di Rohul ini akan hancur," kata Anto, salah seorang warga Rambah Utama.
"Seharusnya mereka diberi sanksi oleh pemerintah. Ini sudah kelewatan, mobil truk yang bermuatan lebih sudah hampir mengenai portal. Kalau seperti ini, apa gunanya dibuat portal," sambung Anto.
Sementara itu Kadishubkominfo Rohul Abdul Haris, melalui sekretarisnya Andi menjelaskan, jika memang ditemukan pelanggaran, pihaknya tidak segan-segan menindak tegas.
Namun Andi mengakui saat ini pengawasan terhadap portal jalan tidak bisa dilakukan setiap hari. "Tidak mungkin setiap hari portal akan kita jaga. Seharusnya masyarakat yang aktif melakukan pengawasan," tuturnya.
Menurut Andi, portal menuju Desa Rambah Utama itu milik Dinas Bina Marga dan Pengaraian (BMP) Kabupaten Rohul, bukan milik Dishubkominfo.
"Kalau untuk tonase itu harus menggunakan timbangan. Kita punya klasifikasi jalan dan berat muatannya. Masalahnya, saat ini pos timbangan juga tidak aktif," pungkasnya (Fah)
Peristiwa
Dasco Pimpin Langsung Raker Bersama Pemerintah Bahas RUU PPRT
JAKARTA - Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad memimpin secara langsung rapat kerja (Raker) yang digelar Badan Legislasi (Baleg) DPR, bersama pemerintah dalam rangka membahas rancangan Undang-
DPR Usul Program MBG Masuk dalam Undang-Undang
JAKARTA â€" Wacana penguatan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan peran Badan Gizi Nasional (BGN) kembali mencuat di tengah dinamika kebijakan publik nasional. Program tersebut dinilai perlu di
Longsor TPST Bantargebang Tewaskan 7 Orang, Eks Kadis LH DKI Ditetapkan Tersangka
JAKARTA â€" Aparat penegak hukum lingkungan menetapkan mantan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta, berinisial AK sebagai tersangka dalam perkara pengelolaan TPST Bantargebang.Insid
Bahlil Ancam Rumahkan ASN yang Hambat Investasi Sektor Energi
JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan komitmen pemerintah mempercepat realisasi investasi di sektor energi. Ia bahkan mengancam akan 'merumahkan
Ketahanan Pangan dan Energi, RI Siapkan Hilirisasi Ubi Kayu
JAKARTA - Program pengembangan dan hilirisasi komoditas ubi kayu dipersiapkan. Hal ini untuk mendukung agenda pemerintah yaitu program ketahanan pangan dan energi nasional. Progra